REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah diputuskan oleh DPR. Ia pun mengingatkan agar partai politik yang berada di parlemen tak menjilat ludah sendiri dengan mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
"Sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yang baik," ujar Hasto di Sekolah Politik PDIP, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjadi pihak pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024. Adapun PDIP, Hasto mengatakan, terbuka dengan permintaan pertemuan Muhaimin dengan Megawati Soekarnoputri.
"Cak Imin ini dulu dititipkan Gus Dur bersama dengan Syaifullah Yusuf untuk bersama-sama dengan Bu Mega. Sehingga dialog Ibu Ketum itu sudah biasa dilakukan oleh Bu Ketum dan jajaran partai," ujar Hasto.
Sebelumnya, Muhaimin menjadi salah satu elite politik yang mengusulkan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Namun, ia mengaku belum membicarakan hal tersebut dengan Presiden Joko Widodo.
"Tidak ada komen apa-apa, belum-belum pernah ngobrol," ujar Muhaimin sebelum ia meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3).
Ia menegaskan, usulan penundaan Pemilu 2024 murni merupakan inisiatifnya dan bukan setelah adanya pembicaraan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. "Ide saya, pure dari saya," ujar Muhaimin.
Dua ketua umum partai politik yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan menolak penundaan Pemilu 2024. Keduanya adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Belum, ketemu Bu Mega," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
