REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai reshuffle. Kali ini isu reshuffle disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Sabtu (25/3).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ekspresi kekesalan Jokowi tersebut hanya gimmick pidato. "Ekspresi kekesalan Presiden bukan kali pertama mengemuka, sehingga nada ancaman reshuffle itu lebih mungkin sebagai gimmick pidato, tidak lebih dari itu," kata Dedi kepada Republika, Sabtu (26/3).
Dedi mengatakan jauh sebelum itu, Presiden Jokowi juga pernah menggertak para menterinya agar tidak memiliki visi misi sendiri. Namun sampai saat ini tidak ada menteri yang diganti karena alasan mengecewakan.
"Menteri yang sudah terganti karena terbawa arus kriminal korupsi, dan akomodasi politik. Pun saat ini, kekesalan itu hanya sebatas materi pidato," ujarnya.
Dedi menilai saat ini adalah momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Setidaknya ada dua alasan reshuffle tepat dilakukan saat ini. Pertama adanya PAN dalam mitra koalisi, kedua adanya persoalan gagalnya pemerintah mengatasi kekisruhan minyak goreng yang disinyalir disebabkan oleh mafia.
"Tentu dua hal itu cukup untuk reshuffle," ucapnya.
"Sepanjang PAN belum miliki posisi di kementerian, maka sepanjang itu reshuffle akan tetap bergulir," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi pun mengaku kaget melihat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah saat ini. Sebab, tak sedikit anggaran yang digunakan untuk pembelian barang-barang impor.
Ia menyebut, pemerintah pusat memiliki anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 526 triliun. Sementara daerah memiliki anggaran sebesar Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.
"Ini duit gede banget, besar sekali. Nggak pernah kita lihat dan kita...ini kalau digunakan kita nggak usah muluk-muluk dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen, 1-5 sampai 1,7, BUMN-nya 0,4," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi menekankan kepada para jajarannya agar menggunakan barang-barang dalam negeri. Bahkan, ia menyinggung akan me-reshuffle jajaran kabinet jika tak mampu membelanjakan produk dalam negeri.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeeh saya itu, kayak gini nggak bisa jalan," tegas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
