Sabtu 26 Mar 2022 14:46 WIB

Perbincangan Tunda Pemilu di Medsos Paling Banyak Kaitkan Jokowi

Big Data Expert Continuum Data Indonesia menggelar analisis medsos pada 2-8 Maret.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo.
Foto: Tangkapan layar
Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Big Data Expert Continuum Data Indonesia, Omar Abdillah, menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh yang paling banyak dikaitkan dalam perbincangan netizen atau warganet di media sosial (medsos) mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan analisis medsos atas 76.362 perbincangan wacana penundaan pemilu di Twitter periode 2-8 Maret 2022.

"Yang paling pertama dikaitkan adalah Pak Presiden Joko Widodo," ujar Omar dalam kuliah umum daring bertajuk Membaca Arah Politik Dibalik Polemik Penundaan Pemilu pada Sabtu (26/3).

Baca Juga

Kemudian, tokoh berikutnya yang dikaitkan dalam perbincangan wacana penundaan pemilu ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan, tokoh yang mengemukakan isu penundaan pemilu itu sendiri, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, berada di bawah Jokowi dan Luhut.

Omar menjelaskan, tokoh yang paling banyak dikaitkan itu berbanding lurus dengan topik perbincangan yang paling banyak dibicarakan. Topik perbincangan utama netizen pun adalah meminta Presiden Jokowi menanggapi wacana penundaan pemilu.

Menurut dia, netizen berharap Jokowi memberikan klarifikasi atau pernyataan tegas. Di samping itu, ada warganet yang berpandangan jika Jokowi diam, artinya Jokowi setuju menunda Pemilu 2024.

Selain itu, Jokowi dikaitkan juga dalam topik perbincangan mengenai dukung Jokowi tiga periode masa jabatan presiden. Namun, topik ini lebih sedikit dibicarakan dibandingkan topik publik tolak penundaan pemilu dan usulan tunda pemilu merupakan bagian dari demokrasi.

Sementara, topik perbincangan warganet paling banyak kedua adalah 'Apakah Luhut dalang di balik penundaan pemilu?' Pada saat itu, kata Omar, perbincangan wacana tunda pemilu yang mengaitkan Luhut bukan karena klaimnya mengenai Big Data aspirasi masyarakat yang ingin pemilu ditunda, tetapi pertemuannya dengan ketua umum partai politik yang disebut membicarakan wacana penundaan pemilu.

Topik perbincangan paling banyak ketiga ialah PKB, Golkar, dan PAN dukung tunda pemilu karena Luhut. Topik perbincangan berikutnya secara berurutan, yakni publik tolak penundaan pemilu, usulan tunda pemilu bagian dari demokrasi, dukung penundaan pemilu, harus amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dukung Jokowi tiga periode, penundaan pemilu khianati cita-cita reformasi, serta penundaan pemilu jadi panggung politik.

Selain mereka, tokoh yang juga paling banyak dikaitkan dalam wacana penundaan pemilu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, mereka sebagian besar dikaitkan dalam perbincangan menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Sebenarnya, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Airlangga tetap lebih banyak dikaitkan dalam perbincangan menolak penundaan pemilu dibandingkan perbincangan mendukung penundaan pemilu. Namun, mereka lebih banyak dikaitkan dalam perbincangan mendukung penundaan pemilu dibandingkan tokoh-tokoh yang lain, seperti Jokowi, Luhut, Megawati, Yusril, Prabowo, maupun AHY.

Secara keseluruhan, Omar mengatakan, 79,5 persen netizen atau warganet di Twitter memberikan respon negatif terhadap wacana penundaan pemilu. Ketika dirinci lebih lanjut, terdapat 92 persen netizen tidak setuju atas wacana penundaan pemilu tersebut.

"Lebih ekstrem lagi proporsinya, jadi 92 persen orang itu menyatakan tidak setuju akan wacana penundaan pemilu," kata dia.

Omar memaparkan, 88 persen perbincangan mengandung emosi marah dan takut atas wacana penundaan pemilu. Dalam artian terdapat kata-kata atau kalimat yang menyatakan kemarahan atas isu tunda pemilu yang berkaitan juga dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden, oligarki, dan sebagainya, yang mendominasi perbincangan di media sosial.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement