REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum memastikan jadwal rapat antara Komisi II dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pemilu 2024. Namun, ia mengungkapkan adanya kemungkinan penyesuaian di internal KPU.
"Itu kan masih dalam tahapan usulan dari KPU yang periode akan berganti. Nah kemungkinan periode KPU yang baru mungkin juga ada penyesuaian-penyesuaian, ya tentunya itu mesti dibahas," ujar Dasco do Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Dasco menegaskan, belum ada potensi penyesuaian tahapan Pemilu 2024. "Belum ada potensi itu (tahapan pemilu), karena pelantikan KPU baru belum," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra meminta jajarannya di daerah menegaskan Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. Hal ini menanggapi beredarnya undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) kepada KPU Balikpapan perihal permohonan menjadi narasumber dalam rapat koordinasi terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan penjabat kepala daerah.
"Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," ujar Ilham dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).
Dia mengaku telah menghubungi langsung Menko Polhukam Mahfud MD melalui pesan singkat. Dalam pesan yang dibagikan kepada wartawan, Mahfud mengatakan, isu penundaan pemilu dan pilkada serentak bukan urusan pemerintah. Pemerintah tetap mengagendakan pemilu dan pilkada.
Ilham juga menuturkan, sejauh ini belum ada undangan serupa kepada KPU RI untuk membahas isu penundaan pemilu. "Ya, Pak. Kedeputian saya kreatif akan menjelaskan bahwa isu penundaan Pemilu dan Pilkada Serentak bukan urusan Pemerintah. Pemerintah tetap mengagendakan Pemilu dan Pilkada Serentak," demikian bunyi pesan Mahfud kepada Ilham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
