REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan pengunduran Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden hanya merusak citra Joko Widodo (Jokowi). Ketua Politik Hukum Keamanan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (Ketua Polhukam GPMI), Heikal Safar pun mengkritik mereka yang mengusulkan masa jabatan presiden bisa tiga periode. Apalagi, hal itu diwacanakan saat kondisi kehidupan ekonomi rakyat kecil di negeri ini sedang sulit.
"Namun lelucon masa jabatan tiga periode semakin meluas, bahkan digaungkan oleh elite partai-partai politik. Seharusnya tokoh partai-partai politik fokus pada kesulitan hidup yang menjerat rakyat Indonesia di saat pandemi Covid 19 ini," ujar Heikal kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Heikal menyindir orang di sekeliling Presiden Jokowi, yang malah ikut mengusung isu tersebut. Padahal, sebagai menteri harusnya bekerja sesuai bidangnya, bukan malah membuat usulan presiden tiga periode.
"Saya berharap kepada para ketum parpol maupun para tokoh elite nasional lainnya jangan menggangunya tolong biarkan saja Presiden Jokowi dan menteri-menterinya fokus bekerja pada pembangunan nasional baik fisik maupun non fisik," kata Heikal.
Menurut dia, dalam menghadapi situasi politik terkini, perpanjangan masa jabatan presiden bergeser jadi wacana penundaan pilpres 2024, bakal berdampak pada kehidupan ekonomi rakyat di Indonesia. Untuk itu, Heikal berharap kepada pimpinan lembaga legislatif hingga ketum parpol, pengamat politik, serta para tokoh nasional lainnya, untuk menahan diri dalam upaya menunda pilpres 2024. Dia mendesak semua pihak agar menghentikan wacana penundaan Pilpres 2024
"Saya berharap justru para tokoh nasional maupun para ketum parpol hendaknya bersatu padu untuk memikirkan bagaimana caranya agar harga-harga sembako murah di seluruh Indonesia, sehingga terjangkau oleh masyarakat miskin menjelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini," katanya.
Heikal mengungkapkan, situasi dan kondisi politik pada era Presiden Jokowi saat ini, mengingatkannya pada momen pelengseran Presiden Soeharto pada 1998. Karena itu, ia berpesan kepada Jokowi agar menolak ide yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk penundaan Pemilu 2024.
"Karena akan menjerumuskan dan merusak citra Presiden Jokowi akan dibuat mirip-mirip dengan di era mantan Presiden Soeharto. Saat itu, sebanyak 82 persen kursi DPR RI dikuasai Soeharto menguasai 80 persen parlemen lewat partai Golkar dan Fraksi ABRI," kata Heikal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
