REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun. Jokowi menyebut, sebesar 19-20 persen pembiayaannya akan diambil dari APBN.

Sedangkan sisa kebutuhan pendanaan lainnya akan disediakan dengan beberapa skema. Antara lain, kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi dari sektor swasta, BUMN, maupun penerbitan obligasi publik.

“Kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN, dan sisanya bisa berasal dari PPP, berasal dari KPBU, berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik,” jelas Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Jokowi mengatakan, berbagai skema pendanaan nantinya dapat dilakukan untuk pembangunan IKN. Ia pun ingin Otorita IKN yang sudah terbentuk bisa secara fleksibel dan lincah mendapatkan skema-skema pembiayaan pembangunan.

Presiden menegaskan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini merupakan pekerjaan besar yang tak mudah. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pihak. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, BUMN, masyarakat, dan juga TNI-Polri.

“Agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan IKN ini,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika