Selasa 15 Mar 2022 09:13 WIB

Jokowi Tegaskan Hanya 20 Persen Anggaran Pembangunan IKN dari APBN

Total biaya pembangunan yang dibutuhkan pemerintah sebesar Rp 466 triliun.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Presiden Jokowi bersama lima gubernur di Pulau Kalimantan akan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara.
Foto: ANTARA/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Presiden Jokowi bersama lima gubernur di Pulau Kalimantan akan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun. Jokowi menyebut, sebesar 19-20 persen pembiayaannya akan diambil dari APBN.

Sedangkan sisa kebutuhan pendanaan lainnya akan disediakan dengan beberapa skema. Antara lain, kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi dari sektor swasta, BUMN, maupun penerbitan obligasi publik.

Baca Juga

“Kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN, dan sisanya bisa berasal dari PPP, berasal dari KPBU, berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik,” jelas Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Jokowi mengatakan, berbagai skema pendanaan nantinya dapat dilakukan untuk pembangunan IKN. Ia pun ingin Otorita IKN yang sudah terbentuk bisa secara fleksibel dan lincah mendapatkan skema-skema pembiayaan pembangunan.

Presiden menegaskan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini merupakan pekerjaan besar yang tak mudah. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pihak. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, BUMN, masyarakat, dan juga TNI-Polri.

“Agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan IKN ini,” kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement