Senin 14 Mar 2022 22:05 WIB

KSAD Tegaskan Demokrasi di TNI AD Hanya Ada Berupa Loyalitas Terhadap Pimpinan

"TNI AD saya minta tidak ikut-ikutan di dalam demokrasi," kata Dudung.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Andri Saubani
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan demokras di TNI AD hanya ada berupa loyalitas terhadap pimpinan. (ilustrasi)
Foto: Dok. Dispenad
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan demokras di TNI AD hanya ada berupa loyalitas terhadap pimpinan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menekankan kepada seluruh jajaran TNI AD mengenai demokrasi. Dudung menegaskan, demokrasi dalam tubuh TNI AD hanya berupa loyalitas dan tegak lurus terhadap pimpinan.

"Beberapa penekanan seperti yang sudah disampaikan Presiden Republik Indonesia, TNI AD saya minta tidak ikut-ikutan di dalam demokrasi. Demokrasi TNI AD hanya loyalitas dan tegak lurus kepada pimpinan kita," kata Dudung saat melakukan kunjungan ke Markas Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022). 

Baca Juga

"TNI AD juga harus loyal kepada Panglima TNI dan Presiden Republik Indonesia untuk tegak lurus tidak ada berbicara tentang masalah demokrasi, berbicara tentang 2024 dan sebagainya," sambungnya menjelaskan.

Mantan Panglima Kodam Jaya ini menuturkan, tahun 2022-2023 merupakan tahun politik. Oleh karena itu, dia meminta loyalitas TNI AD harus tegak lurus kepada pimpinan pusat, yakni Presiden dan turut terlibat dalam pengamanan.

"Lakukan pengamanan dengan kepolisian, apabila ada benih yang mencoba akan menggangu proses demokrasi, TNI AD dan kepolisian harus tampil," jelas dia.

Selain itu, Dudung juga meminta TNI AD melakukan tugas pokoknya dengan sebaik mungkin. "Disiplin TNI AD harus optimal, kita lakukan disiplin militer, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mencoba menggangu demokrasi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa TNI-Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Hal itu bermula saat Jokowi menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah diatur oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR.

Menurut dia, TNI-Polri perlu terlibat untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam mendukung rencana pemindahan itu. "Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement