REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, tiga ketua partai politik telah berlaku naif ketika menjadikan kondisi ekonomi yang masih belum pulih sebagai alasan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). Said mengatakan, tiga ketua partai itu melakukan ‘kebodohan’ dalam membaca fakta-fakta ekonomi.
"Soal ekonomi dijadikan alasan tiga ketua umum partai politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden pada 2024 nanti, ini adalah kenaifan, 'kebodohan', yang tidak membaca angka-angka statistik," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (9/3/2022).
Tiga ketua partai yang dimasukkan Said adalah Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ketiganya memang sudah menyatakan secara terbuka usulan penundaan Pemilu 2024.
Said pun membeberkan fakta-fakta ekonomi yang menunjukkan bahwa penundaan Pemilu 2024 tak bisa dibenarkan. Fakta pertama, kondisi ekonomi Indonesia sangat parah pada 1955, tapi pemilu tetap dilaksanakan. Ketika itu, inflasi 36 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,2 persen.
Fakta kedua adalah pelaksanaan Pemilu 1999. Said mengatakan, pemilu paling demokratis pascareformasi ini digelar saat kondisi ekonomi Indonesia sangat hancur. Ketika itu, inflasi menyentuh angka 77 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi minus 13,8 persen.
Fakta ketiga adalah kondisi ekonomi 2021, tiga tahun jelang Pemilu 2024. Pada 2021, inflasi Indonesia 3,1 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,8 persen.
"Kondisi ekonomi Indonesia 2021 jauh lebih baik dibandingkan 1955 dan 1999. Para ketua umum partai ini tidak baca data statistik dengan benar. Mereka hanya ingin membodohi rakyat," kata Said.
"Jadi tidak ada alasan ekonomi dijadikan dasar untuk tidak melaksanakan Pemilu pada 14 Februari 2024 atau dengan kata lain ingin memperpanjang masa jabatan presiden," imbuhnya.
Selain alasannya tak masuk akal, Said juga menilai usulan penundaan Pemilu 2024 ini merupakan pelanggaran konstitusi. Bahkan, Said mengatakan, upaya memperpanjang jabatan Presiden Jokowi ini sebagai tindakan ekstra parlementer yang membahayakan keamanan negara.
"Sudah masuk (kategori) ancaman keamanan nasional sikap-sikap tiga partai politik ini. Sudah berada di dalam koridor mengganggu keamanan nasional," ujarnya.
Karena itu, kata Said, ribuan buruh akan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (11/3/2022). Mereka menuntut DPR membuat pernyataan tegas bahwa Pemilu 2024 tak akan ditunda dan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Said mengatakan, apabila tuntutan ini tak dikabulkan, maka kaum buruh akan melakukan mogok kerja nasional. Dan jika Pemilu benar ditunda, Partai Buruh tak akan tinggal diam. "Kalau melanggar UUD 45, people power akan digerakkan," ujarnya melontarkan ancaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika