REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak menginginkan penundaan pemilu karena khawatir bakal menciptakan krisis. Selain itu, wacana tersebut tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat.
"Dalam berpolitik, bangsa ini harus kokoh memegang konstitusi. Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai memberikan pidato ilmiah dalam upacara wisuda Unnes di Semarang, Rabu (9/3/2022).
Menurut dia, penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat. "Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis," katanya.
Dia mengatakan, penundaan Pemilu 2024 tidak diinginkan PDI Perjuangan. Hasto mengutarakan bahwa penundaan pemilu bukan masuk dalam kategori kepentingan yang memaksa yang harus melakukannya.
Ia mengatakan, masih banyak kepentingan lain yang mendesak dan membutuhkan perhatian, seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina serta kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20. Sebelumnya diberitakan, sejumlah tokoh mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan pemilu selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.