REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait alokasi vaksin ke wilayahnya. Wiku menekankan, alokasi vaksin harus terukur dan akurat menyesuaikan kemampuan daerah untuk mencegah adanya vaksin tidak terpakai hingga masa kedaluwarsanya berakhir.
"Kedepannya, dimohon agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar alokasi vaksin yang diberikan dapat lebih terukur dan akurat, sesuai dengan kemampuan daerah," ujar Wiku dalam keterangan persnya secara virtual, Selasa (8/3/2022).
Wiku menekankan kunci utama untuk memaksimalkan penggunaan vaksin yang sudah tersedia adalah perencanaan vaksin dengan baik, terutama di daerah. Perencanaan melingkupi aspek logistik, tenaga vaksinator, maupun redistribusi ke daerah lain yang membutuhkan.
Wiku menyampaikan demikian setelah sebelumnya disebut ada belasan juta vaksin yang segera berakhir masa kedaluwarsanya. WIku menjelaskan, dengan optimalisasi dosis vaksin yang dilakukan Pemerintah pada Februari lalu, sekitar lebih dari 4 juta dosis berhasil digunakan sebelum mencapai tenggat kadaluarsa.
Sedangkan sisa dosis yang belum berhasil disuntikan, lanjut Wiku, berhasil diurus perpanjangan kadaluarsa. Namun, langkah ini kata Wiku, dilakukan dengan hati-hati oleh pemerintah melalui diskusi dengan pakar dan pabrik obat secara mendalam. Sehingga tidak layak dan lolos uji perpanjangan kadaluwarsa ini bisa ditentukan.
"Namun, upaya perpanjangan batas kedaluwarsa vaksin, bukan merupakan solusi utama. Upaya ini dilakukan semata-mata agar stok vaksin yang sudah ada tidak terbuang sia-sia," kata Wiku.
Wiku menambahkan, vaksinasi menjadi salah satu indikator untuk menilai kesiapan Indonesia menuju transisi dan adaptasi kegiatan masyarakat. Indikator lainnya seperti perkembangan data kasus positif, kesembuhan, kematian, dan keterisian tempat tidur.
Selama periode 21 Januari-6 Maret, sebanyak 51 persen dari 8.230 pasien yang meninggal di rumah sakit diidentifikasi memiliki komorbid, 56 persen di antaranya merupakan lansia, dan 70 persen lainnya belum divaksinasi lengkap. “Ini artinya, sangat penting melindungi lansia dan kelompok rentan dengan pengawasan protokol kesehatan dan meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap,” kata dia.
Baca juga: IDI Makassar: Peralihan Fase Covid-19 ke Endemi Butuh Persiapan Matang
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Alifudin mengatakan, upaya transisi dari pandemi ke endemi tetap harus diikuti dengan peningkatan tingkat vaksinasi. "Jadi yang harus digalakkan yaitu vaksinasi, jika belum vaksinasi kedua segera lakukan vaksinasi. Jika sudah vaksin dua, lakukan vaksin booster, walau tidak tes antigen atau PCR, tapi target vaksinasi tercapai," ujar Alifudin ketika dihubungi.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati juga mendorong pemerataan vaksinasi di berbagai daerah. "Jika vaksin sebagai syarat perjalanan maka target vaksin secara merata harus segera diwujudkan. Vaksin dosis dua memang sudah tembus 71 persen per 7 Maret 2022, tapi kalau dilihat secara persebaran geografis, belum merata," ujar Kurniasih lewat keterangan tertulisnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sedang mengejar cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster berharap, warga berkenan mendapatkan vaksin jenis apapun yang telah disediakan di tempat-tempat fasilitas kesehatan. Sebab, animo masyarakat DKI Jakarta melakukan vaksinasi dosis penguat tersebut masih rendah.
“Kami kan vaksinnya mendapatkan dari Kemenkes, dan semua vaksin yang beredar sudah direkomendasikan aman. Jadi, kita jangan membedakan jenis vaksin,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti saat ditemui di Balai Kota DKI, Selasa.
Baca juga: Pemerintah Fokus Turunkan Angka Kematian Akibat Covid-19
Ia mengatakan, animo vaksinasi booster di DKI Jakarta hingga kini masih tak setinggi vaksin primer dosis satu dan dua. Hingga Senin (7/3/2022) kemarin, jumlah orang yang divaksinasi dosis tiga atau vaksin booster sebanyak 7.133 orang.
Sementara, cakupan vaksinasi booster mencapai 1.471.585 orang. Angka itu masih jauh dari cakupan vaksinasi dosis 1 sebanyak 12.414.916 orang dan cakupan vaksinasi dosis 2 sebanyak 10.441.462 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika