REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Legislator Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah optimistis, program sembako tunai yang digulirkan Kementerian Sosial (Kemensos) mampu mengatasi kekerdilan (stunting) di wilayah tersebut. "Kita cukup prihatin kasus kekerdilan di daerah ini mencapai 6.495 anak usia di bawah lima tahun (balita)," kata Musa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (8/3/2022).
Kekerdilan itu cukup berbahaya dan ke depan berdampak terhadap generasi bangsa. Pada umumnya anak yang sudah teridentifikasi positif mengalami kekerdilan pertumbuhan mereka tidak maksimal, juga perkembangan otak anak lambat berpikir.
Pada saat dewasa, sambung dia, fungsi tubuh tidak seimbang dan ketika tua berisiko terserang penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Karena itu, menurut Musa, harus dilakukan upaya pencegahan melalui bantuan sosial agar mereka terpenuhi kebutuhan pangan. Apabila, mereka itu terpenuhi asupan makanan yang bergizi dengan mengkonsumsi ikan dan buah-buahan dipastikan tidak ada anak menderita gizi buruk maupun kerdil.
"Kami mengapresiasi tahun ini program sembako tunai yang diluncurkan pemerintah dan kami optimistis program ini dapat mengatasi kekerdilan di daerah ini," kata Musa.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Lebak itu mengaku, prihatin anak balita di Kabupaten Lebak yang teridentifikasi mengalami kekerdilan mencapai 6.495 anak. Dia menduga, keluarga mereka semua tidak tersentuh program bantuan dari Kemensos.
Saat ini, kata dia, bantuan sosial tahun 2022 sekitar 80 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan program sembako tunai. Penerima mendapatkan bantuan dana untuk kebutuhan sembako sebesar Rp200 ribu per bulan. Para KPM kini tidak ditentukan kembali seperti pada 2021, yang diarahkan pengambilan sembako ke warung tertentu sesuai domisili tempat tinggal.
Pasalnya, dulu KPM melalui program bantuan pangan nontunai (BPNT) banyak mengundang polemik. Saat ini, kata Musa, program sembako tunai para KPM bebas membeli pangan ke warung mana saja. "Belum lama ini program sembako tunai yang dicairkan melalui kantor pos sebesar Rp 600 ribu untuk pembayaran selama tiga bulan (Januari-Maret 2022)," kata Musa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika