Rabu 02 Mar 2022 22:23 WIB

Depok Catat Angka Kemiskinan Terendah Ketiga se-Indonesia

Persentase penduduk miskin Depok 2,58 persen sehingga ada di posisi 3 se-Indonesia

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis 10 besar kota/kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Dari kesepuluh daerah itu, Kota Depok menempati urutan ketiga dengan presentase sebesar 2,58 persen.
Foto: Dok Pemkot Depok
Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis 10 besar kota/kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Dari kesepuluh daerah itu, Kota Depok menempati urutan ketiga dengan presentase sebesar 2,58 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis 10 besar kota/kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Dari kesepuluh daerah itu, Kota Depok menempati urutan ketiga dengan presentase sebesar 2,58 persen.

Hal tersebut diungkapkan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Rabu (2/3/2022)."Kota Depok berada di posisi ketiga dari 514 kota/kabupaten se-Indonesia. Sambungnya, capaian ini patut disyukuri oleh pemerintah dan masyarakat Kota Depok. Alhamdulillah, ini angka yang cukup baik. Kota Depok jumlah penduduk miskinnya 2,58 persen," ujar Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana.

Baca Juga

Menurut Dadang, capaian tersebut merupakan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kota Depok. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan tetap mewaspadai situasi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terjadinya peningkatan angka kemiskinan.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok juga Alhamdulillah tertinggi ketiga di Jawa Barat (Jabar) yakni 81,37, setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi," terangnya.

Dia menjelaskan berbagai langkah telah dipersiapkan dan dilakukan Pemkot Depok dalam menekan tingkat kemiskinan. Di antaranya melalui program unggulan yaitu 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha, serta menyelesaikan persoalan mis-match atau ketidakcocokan antara angkatan kerja dan kebutuhan dunia kerja.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kurikulum dan program kerja di SMK serta Pemkot Depok akan mengembangkan investasi pada tenaga kerja lokal," tutur Dadang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement