REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM atas insiden kekerasan di Desa Wadas, Jawa Tengah. Mahfud tetap bersikukuh bahwa tak ada kekerasan di Wadas seperti yang digembar-gemborkan di media sosial (medsos).
"Tak ada temuan Komnas HAM yang mengubah atau membatalkan pernyataan saya bahwa 'tidak ada kekerasan seperti yang digambarkan di media sosial'," kata Mahfud di laman Instagram resminya pada Jumat (25/2/2022).
Mahfud menyebut kekerasan yang diramaikan di medsos tergolong berlebihan dan berbeda dari temuan Komnas HAM. Ia menyampaikan kekerasan di medsos digambarkan ada warga yang ditembak, ada yang dipukul ramai-ramai, ada yang tak berani pulang hingga hanya menelepon dari persembunyiannya di tengah hutan, tapi tak mau menyebut di hutan mana dengan alasan takut ditangkap.
"Digambarkan pula ada yang masuk rumah sakit, ada mobil patroli yang membawa anjing pelacak dan lain-lain. Itu semua tak ada di temuan Komnas HAM. Malah beberapa butir temuan Komnas HAM mengonfirmasi bahwa tidak ada letusan senjata, tidak ada korban jiwa, tidak ada yang dirawat di rumah sakit," ujar Mahfud.
Mahfud juga menyampaikan sudah menduga temuan dan rekomendasi Komnas HAM seperti disampaikan kemarin. Ia berkomitmen melaksanakan rekomendasi tersebut.
"Kita percaya pada Komnas HAM. Temuan dan rekomendasi Komnas HAM yang telah diumumkan itu, sejak awal kami menduga hampir pasti seperti itu. Makanya rekomendasi supaya dilakukan penertiban dan pemeriksaan ke dalam, ya pasti kita tindaklanjuti," ucap Mahfud.
Sebelumnya, Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran terhadap hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman masyarakat, serta hak anak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan, antara lain, untuk Gubernur Jawa Tengah, Menteri PUPR, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek tambang andesit serta pembangunan Bendungan Bener untuk memastikan partisipasi warga dengan memperhatikan prinsip-prinsip persetujuan yang didasarkan informasi, di awal, dan tanpa paksaan dalam proyek tersebut.
Komnas HAM juga merekomendasikan agar Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi, pemeriksaan dan sanksi kepada semua petugas kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga dan pelanggaran SOP serta melakukan pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
