REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan ke jajaran aparatur sipil negara (ASN) bahwa mereka merupakan seorang pelayan publik dan pelayan negara. Karena itu, sudah semestinya sebagai seorang pelayan publik harus mengubah pola pikir dari dilayani menjadi melayani.
"Pelayan publik itu harus betul betul mengubah kultur sesuai nomenklatur pelayan rakyat, kalau nggak suka istilah civil servant ya keluar dari ASN," ujar Tito dalam acara Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0, Rabu (23/2).
Tito mengatakan, kepuasan publik menjadi hal penting di negara demokrasi seperti Indonesia. Apalagi, keberadaan pemerintah memerlukan dukungan dan restu publik. Bahkan, kata Tito, berhasil atau tidaknya Kemendagri juga sangat ditentukan oleh kepercayaan publik.
"ASN sebagai civil servant, itu pelayan, maka mindset kita, cara berpikir kita yang tadinya feodal, sebagai penguasa, betul betul harus dibalik menjadi melayani," kata Tito.
Karena itu, Tito menilai perlunya perubahan pola pikir dan budaya ASN, khususnya di lingkungan Kemendagri, dengan cara mengubah sistem. Salah satunya memanfaatkan teknologi informasi yang mendukung prinsip keterbukaan publik.
"Dengan adanya teknologi informasi yang sekarang kita gunakan, keterbukaan yang ada, jangan menjadi musuh. Tapi justru kita balik, untuk membuat keterbukaan itu menjadi lebih dipercaya publik," katanya.
Tito juga mendukung berbagai terobosan yang dilakukan jajaran ASN di lingkungan Kemendagri mulai dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-Perda, Sistem Satu Database di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti anjungan Dukcapil Mandiri. Ia berharap terobosan ini bisa terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dan menambahkan kepercayaan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika