Kamis 17 Feb 2022 17:22 WIB

BOR Jabar 25,91 Persen, Wagub Ingatkan Warga Jangan Lalai

Wilayah sebaran Covid-19 tertinggi di Bodebek dan Bandung Raya

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Tenaga kesehatan melakukan evakuasi pasien Covid-19 untuk dilakukan perawatan di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat, (ilustrasi).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Tenaga kesehatan melakukan evakuasi pasien Covid-19 untuk dilakukan perawatan di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat, (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum melaporkan angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate di Jabar 25,91 persen, dengan wilayah sebaran Covid-19 tertinggi di kawasan Bogor-Depok-Bekasi, dan Bandung Raya.

Uu mengatakan, Pemprov Jabar sudah mempersiapkan seluruh keperluan sarana prasarana jika terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini terjadi, kata dia, karena sebanyak 17 kabupaten/ kota di Jabar kembali ke level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan 9 kabupaten/ kota di level 2. Kabupaten Pangandaran menjadi satu-satunya wilayah yang berada di level 1.

Baca Juga

"Update hari ini,  jika mengacu pada kapasitas maksimal rumah sakit (19.695 Tempat Tidur). BOR di Jabar 25,91 persen (persentase ini masih di bawah standar WHO 60 persen)," ujar Uu, Kamis (17/2/2022).

"Kami sudah mempersiapkan 23 tempat isolasi terpadu atau isoter, sehingga apabila ada kenaikan kasus tidak akan panik seperti sebelumnya," katanya.

Uu pun mengimbau agar masyarakat tidak lalai dalam memperketat protokol kesehatan. Menurutnya, peningkatan kasus terkonfirmasi yang terjadi selama satu pekan ini salah satunya akibat kelalaian masyarakat.

Untuk itu, Uu meminta Pimpinan Daerah kabupaten/kota dan Satgas COVID-19 dapat menggebyarkan kembali sosialisasi prokes dan vaksinasi, di samping memperbanyak pengetesan baik dengan antigen, maupun PCR.

"Alasan meningkatnya kembali kasus Covid-19 karena adanya kelalaian masyarakat, mungkin juga dari Satgas dan Pemerintah Daerah. Mungkin masyarakat sudah mulai bosan dengan keadaan saat ini, tetapi Pemda Prov, pemkot, pemkab, dan satgas tidak akan bosan menangani kasus Covid-19," paparnya.

Terkait vaksinasi, Uu mengatakan di Jabar masih ada ketidaksesuaian data antara Pemprov dan pemda kabupaten/kota. "Seperti Kabupaten Cianjur, data di kami baru sekitar 50 persen, ternyata sudah di atas 80 persen," kata Uu.

"Oleh karena itu, tugas kami dari Pemda Prov, pemkot dan pemkab untuk mencocokkan data, sehingga dapat diperoleh data yang akurat," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement