REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Lembaga Hubungan Internasional DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku prihatin atas larangan penggunaan hijab bagi siswi sekolah di India. Bukannya menjaga toleransi, tindakan itu justru dinilai membahayakan bagi kemanusiaan dan kebebasan beragama.

Karena itu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk menyampaikan nota protes melalui saluran diplomatik kepada pemerintah India atas prilaku diskriminasi bermotif agama dan penistaan terhadap umat Islam yang kerap terjadi belakangan ini.

“Larangan memakai hijab ini harus dihentikan dan meminta kepada pemerintah India agar menghentikan pihak-pihak yang melakukan diskriminasi terhadap umat Islam, sehingga kasus serupa tidak terulang di kemudian hari,” kata Iqbal, Senin (14/2/2022).

Menurut dia, adanya larangan penggunaan hijab bagi siswi sekolah di India menunjukkan bukti perlakuan diskriminatif pemerintah India terhadap umat Islam di sana. Bukannya menjaga toleransi, kata dia, larangan hijab ini justru membahayakan bagi kemanusiaan.

“Alih-alih menjaga toleransi, larangan hijab ini justru membahayakan bagi kemanusiaan dan mengganggu kerukunan yang sejak awal diajarkan oleh tokoh India Mahatma Gandhi, yakni menjunjung tinggi kemajemukan, dari suku hingga agama,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, India didirikan di atas gagasan nasionalisme yang mengakui keragaman dan menempatkan manusia itu setara. Larangan hijab di India ini merupakan bukti pemerintah India mempertontonkan perlakuan diskriminasi terhadap umat Islam.

Sebelumnya, sebuah sekolah menengah khusus perempuan yang dikelola pemerintah di India melarang siswi Muslim berhijab masuk ruang kelas. Beberapa pekan kemudian, lebih banyak sekolah di India juga melarang penggunaan hijab.

Protes dan kecaman atas larangan penggunaan hijab bagi siswi muslim di sejumlah sekolah di India memanas dan mengemuka di jagat maya. Bahkan,

tagar #IndianRacism menggema di media sosial dan menjadi trending topic di Twitter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika