Jumat 11 Feb 2022 01:14 WIB

HMI Kecam Insiden di Desa Wadas

HMI menilai tindakan aparat yang mengepung Desa Wadas tidak bisa dibenarkan

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Semarang Raya mengikuti aksi Kamisan Solidaritas Untuk Warga Wadas di depan Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022). Dalam aksi tersebut mereka mengajukan sejumlah tuntutan diantaranya yaitu mengecam dan mengutuk segala tindakan represif, non-prosedural yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Wadas, meminta pihak kepolisian menarik mundur personelnya dari Desa Wadas, serta meminta pihak terkait menunda pengukuran lahan yang terjadi permasalahan sampai adanya musyawarah terbuka dengan warga Wadas.
Foto: Antara/Aji Styawan
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Semarang Raya mengikuti aksi Kamisan Solidaritas Untuk Warga Wadas di depan Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022). Dalam aksi tersebut mereka mengajukan sejumlah tuntutan diantaranya yaitu mengecam dan mengutuk segala tindakan represif, non-prosedural yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Wadas, meminta pihak kepolisian menarik mundur personelnya dari Desa Wadas, serta meminta pihak terkait menunda pengukuran lahan yang terjadi permasalahan sampai adanya musyawarah terbuka dengan warga Wadas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Konflik antara Polri dan Pemerintah dengan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menjadi sorotan. Pada Selasa (8/2/2022), di media sosial banyak beredar video ratusan aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas. Dari video juga nampak sejumlah warga ditangkap aparat di depan masjid.

Atas kejadian ini, banyak yang mengecam tindakan tersebut, tidak terkecuali elemen mahasiswa. Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Yefri Febriansah menilai tindakan aparat yang mengepung Desa Wadas dengan bersenjata lengkap tidak bisa dibenarkan.

Menurutnya, warga Desa Wadas tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu karena pada dasarnya mereka hanya ingin melindungi apa yang menjadi hak mereka.

“Aparat sangat berlebihan, menghadapi rakyat. Yang mereka jaga bukan hanya sekedar tanah tapi masa depan mereka dan masa depan anak cucunya. Kami minta aparat berhenti bertindak represif terhadap rakyat,” kata Yefri dalam rilisnya, Kamis (10/2/2022).

 

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Perundang-undangan dan Advokasi Kebijakan DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dody Nugraha mempertanyakan kepentingan di Desa Wadas untuk siapa sampai melibatkan aparat yang tidak sedikit.

Baca juga : Amnesty International Koreksi Menko Polhukam Soal Polisi Sesuai Prosedur di Wadas

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement