Kamis 10 Feb 2022 06:11 WIB

Kemnaker Tawarkan Pelatihan Vokasi Berbasis Komunitas di G20

BLK Komunitas menawarkan pelatihan vokasi berkualitas bagi warga kurang beruntung.

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi
G20 Presidency of Indonesia. Kemnaker menawarkan pendidikan vokasi berbasis komunitas di G20.
Foto: g20-indonesia.id
G20 Presidency of Indonesia. Kemnaker menawarkan pendidikan vokasi berbasis komunitas di G20.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menawarkan konsep pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis komunitas di Balai Latihan Kerja Komunitas ke anggota G20.

"Ini konsep yang kita tawarkan ke negara-negara anggota G20 dan saya yakin beberapa negara juga memiliki latar sosial budaya yang sama dengan kita," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kemnaker yang diterima di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Baca Juga

Saat menjadi pembicara dalam gelar wicara bertema "Solidaritas dan Kemitraan serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19" pada acara Kick Off G20 on Education and Culture, dia menjelaskan, bahwa bisa ditingkatkan melalui pelatihan vokasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, ia melanjutkan, menawarkan akses pelatihan vokasi yang berkualitas bagi warga yang kurang beruntung, termasuk warga perdesaan.

Di samping itu, Anwar selaku Chair Employment Working Group (EWG)akan menjadikan sidang Presidensi G20 2022 sebagai forum bagi negara-negara anggota G20 untuk tukar pikiran mengenai upaya peningkatan produktivitas dan perumusan formula untuk bangkit bersama setelah pandemi Covid-19. "Sesuai arahan Pak Presiden, kita bukan hanya memimpin sidang tapi betul-betul akan menjadi role model pimpinan, yang akan menjadi referensi bagi setiap isu yang akan dimunculkan dalam G20," kata Anwar.

Dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022, Kemnaker mengusung empat isu prioritas. Termasuk di antaranya, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menghadapi perubahan dunia kerja serta pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.

Isu prioritas lain yang diusung Kemnaker yakni pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan dan pelindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespons dunia kerja yang terus berubah.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement