REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengevaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah seiring meningkatnya kasus harian Covid-19.
"Memang dalam seminggu terakhir angka kasus Covid-19 kita naik dan itu ada yang terjadi pada anak-anak sekolah, meski jumlah kasusnya tidak banyak," kata Asisten III Setda Pemprov NTB Nurhandini Eka Dewi, Rabu (2/2/2022).
Ia mengakui berdasarkan hasil penelusuran, kasus-kasus Covid-19 yang terjadi saat ini banyak disebabkan melalui pelaku perjalanan yang kemudian menular ke lingkungan keluarga. "Rata-rata Covid-19 ini dari pelaku perjalanan hingga menyebar ke keluarga, kemudian menular lagi kepada anak yang anak itu juga sekolah," ujarnya.
Eka mengakui dalam rapat-rapat koordinasi, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota evaluasi terkait Covid-19 selalu menjadi pembahasan, termasuk perkembangan PTM di sekolah di masa pandemi. Meskipun begitu, kebijakan untuk menghentikan sementara PTM sepenuhnya diputuskan oleh kabupaten dan kota masing-masing. Keputusan itu harus merujuk kepada SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
"Di dalam SKB empat menteri itu sudah jelas diatur, kalau ada temuan kasus, maka satu kelas itu harus off. Tetapi kalau kasusnya lebih dari lima, maka sekolah harus ditutup," ujar Eka.
Disinggung apakah ke depan diputuskan PTM dievaluasi di seluruh jenjang sekolah jika kasus Covid-19 terus meningkat, Eka mengatakan belum bisa berkomentar lebih jauh terkait hal itu. Ia hanya menegaskan bahwa kebijakan soal penghentian PTM sepenuhnya ada pada kabupaten dan kota karena hal ini terkait kewenangan.
Seperti misalnya kewenangan SMP dan SD ada di kabupaten dan kota, sedangkan SMA/SMK di provinsi. "Kita ini masih pada temuan satu kasus, belum ada kluster. Ada yang SD, SMP, dan SMA. Kejadian ini memang kita perlu menunjukkan kewaspadaan, makanya kita kejar vaksin," katanya.
Kasus harian Covid-19 di NTB kembali meningkat setelah beberapa bulan kasus corona di provinsi itu sudah melandai. Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fikri mengakui terjadi peningkatan kasus harian.
Meski demikian, status Covid-19 di wilayah itu masih tetap terkendali atau pada PPKM Level 1. "Ada terjadi peningkatan kasus harian. Per 1 Pebruari kemarin itu ada 36 kasus, padahal sebelumnya 31 Januari hanya 10 kasus," ujarnya.
Baca juga : Anies Usul ke Luhut: Hentikan PTM 100 Persen Selama Sebulan
Ia mengatakan, dari 36 kasus temuan baru tersebut belum bisa dipastikan apakah varian Covid-19 biasa atau omicron. "Apakah omicron atau Covid-19 biasa, belum bisa kami pastikan, walaupun di daerah kita sudah ada dua kasus varian baru yang ditemukan pada Januari lalu," ujar Hamzi.
Menurutnya, untuk mencegah lebih banyak penyebaran kasus tersebut, saat ini ia tengah menggencarkan penelusuran dan testing kepada mereka yang kontak erat dengan pasien. "Selain penelusuran dan testing, upaya lain yang kami lakukan adalah menggencarkan vaksinasi, baik itu dosis tahap kedua, lansia, dan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, termasuk penguat," ucapnya.
Disamping itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lupa mematuhi protokol kesehatan, dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun. "Yang paling penting ini juga masyarakat lagi-lagi harus vaksin bagi yang belum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika