REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menanggapi hasil penelitian Global Traffic Scorecard 2021, yang menyatakan Kota Bogor merupakan kota termacet kelima di Indonesia. Di samping menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai masukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga terus menjalankan Bogor Transportation Program (B-TOP) yang telah disusun.
“Semua survei data pasti akan jadi rujukan referensi kita. Walaupun kita belum bisa pastikan metodenya, tempatnya, yang mungkin saja Puncak (Kabupaten Bogor) diambil dan sebagainya. Tapi apapun itu, itu jadi masukan kita,” kata Bima Arya kepada Republika.co.id, Sabtu (15/1/2022).
Lebih lanjut, Bima Arya menyebutkan, ada tiga hal yang dijalankan dalam B-TOP ini. Pertama, mempercepat pembangunan jalan-jalan alternatif seperti Bogor Outer Ring Road (BORR), Bogor Inner Ring Road (BIRR), dan Regional Ring Road (R3).
“Itu kan tahun ini sebagian besar dianggarkan untuk dilakuakn pembebasan kemudian pembangunan. Itu kita dorong,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemkot Bogor terus mendorong proses konversi angkutan kota (angkot) untuk dipercepat. Lantaran titik-titik kemacetan yang disebabkan oleh ribuan angkot yang ada di Kota Bogor, menjadi titik ‘terminal bayangan’.
Selanjutnya, Bima Arya telah mengadakan rapat dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan dinas terkait, untuk mempercepat relokasi pasar-pasar di pusat kota. Sebab tak dipungkiri pasar-pasar juga menjadi salah satu penyebab kemacetan.
Tiga hal tersebut, dikatakan Bima Arya, akan diakselerasi selama dua tahun tiga bulan ke depan, atau menjelang masa akhir kepemimpinannya pada April 2024. Termasuk menjalankan opsi ganjil-genap kendaraan bermotor.
“Dari kita akan ada kajian lagi terkait parkir dan kebijakan penggunaan kendaraan pribadi, gitu. Menyediakan shelter, membuat orang semakin nyaman menggunakan layanan angkutan kota,” imbuhnya.
Ke depan, Bima Arya mengatakan, akan ada push and pull factor yang akan dilakukan untuk mengurangi kemacetan ini. Dimana push factor dari pemerintah daerah, sedangkan pull factor dari pemerintah pusat.
“Saya diskusi langsung dengan Pak Budi Dirjen Perhubungan Darat terkait push dan pull faftor ini yang akan kita akselerasikan di dua tahun tiga bulan ke depan,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
