Tanya Pak Bahlil
Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi pernyataan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 diundur. Dia hanya menjawab singkat soal pernyataan tersebut.
"Coba tanya ke Pak Bahlil," kata Puan singkat yang kemudian meninggalkan kerumunan wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1).
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto juga tak mau berkomentar banyak soal pernyataan Bahlil. Menurutnya, itu hanya merupakan pendapat pribadi dari Bahlil.
"Itu pendapatnya Pak Bahlil kan, kan mungkin beliaunya lagi, supaya presiden seneng kan, ya baik-baik saja buat dia," ujar Utut.
Sementara anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad meminta, Bahlil untuk mengungkapkan nama-nama pengusaha tersebut. "Kita minta daftar nama-nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda. Agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajaknya," ujar Kamrussamad lewat keterangan tertulisnya, Rabu (12/1).
Dia menjelaskan, pengusaha telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai dari terstrukturisasi pinjaman saat pandemi Covid-19. Hingga penjaminan kredit modal usaha sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2021.
"Fenomena menteri nyiapin pelampung periode kedua Presiden tahun akhir masa jabatan Presiden, memang biasanya mencari exit strategi agar bisa terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya jika rezim berganti," ujar Kamrussamad.
Bahlil, kata Kamrussamad, juga disebutnya tengah mencari perhatian Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Kementerian Investasi/BKPM merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentanh Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
"Mungkin dampak putusan MK tersebut membuat investor untuk menunggu dan melihat dulu sebelum merealisasikan investasinya. Makanya, Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi," ujar Kamrussamad.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, bahwa kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.
"Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
