REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, agar pemilihan presiden diundur, dengan otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, mendapat sorotan publik. Bahlil pun diminta fokus kerja mencari investasi sebanyak-banyaknya saja, tak perlu mengusulkan pilpres diundur.

"Sudahlah kalau menteri seharusnya tidak masuk ke ranah yang bukan pekerjaanya. Kalau mau nyenengin Pak Jokowi, kerja saja datangkan banyak investasi, ciptakan banyak peluang kerja di Indonesia," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyindir Bahlil, Rabu (12/1).

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, bahwa kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.

Hendri cukup heran, mengapa tiba-tiba menteri urusan investasi meminta agar pilpres diundur. Padahal, hal itu, bukan urusan dan kewenangan dia.

Baca juga : Luhut: Bubarkan PLN Batu Bara

Kalaupun ada pihak pihak dari pelaku usaha yang meminta pemilu presiden diundur, menurutnya, juga tidak perlu disampaikan sebagai usulan terbuka. Karena itu bukan kewenangannya. "Apakah benar itu suara pengusaha atau cuma ide Bahlil saja. Sampaikan saja secara internal ke kementerian lain," pendiri lembawa survei KedaiKOPI ini.

Hendri khawatir, jangan sampai usulan ini ternyata manuver politik dari si menteri. Dan kalaupun akhirnya disebut demi menghargai usulan pengusaha yang minta pilpres ditunda, nanti ia juga harus mengakomodasi pengusaha yang minta pilpres dipercepat.

"Nah kalau ada suara yang minta dipercepat, apa Bahlil juga akhirnya harus menyampaikannya. Kan jadi repot, karena itu bukan kewenangannya," ucap Hendri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika