Dalih motif mkonomi
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin juga turut mengkritisi munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh Menteri Investasi dan Penamaan Modal Bahlil Lahadalia. Dia memandang, motif ekonomi mestinya bukan jadi alasan memperpanjang jabatan Presiden.
Menurut Sultan, semua warga negara berhak menyatakan pendapat dan pandangannya. Dia menilai, para pengusaha yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memilki kajiannya sendiri.
"Tetapi, yang harus dipahami adalah kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat," kata Sultan, Rabu (12/1).
Sultan menilai, masukan para pelaku usaha soal jabatan Presiden akan mempengaruhi banyak hal yang substansial dalam pemerintahan bila direalisasi. Sehingga, usulan itu tak pantas dilakukan.
"Rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam," ujar mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.
Sultan mengingatkan, kekuasaan rezim orde lama dan orde baru tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan. Dorongan semacam itulah yang justru menjebak kekuasaan seorang presiden.
"Ini akan menjadi preseden politik hukum yang buruk bagi masa depan demokrasi kita," ucap Sultan.
Selain itu, Sultan optimis, ekonomi nasional akan segera pulih dalam dua tahun ke depan, jika semua pihak fokus melakukan terobosan secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga, menurutnya, motif ekonomi tak lantas bisa memperpanjang masa jabatan Presiden.
"Motif pemulihan ekonomi untuk mendorong masa jabatan Presiden Jokowi, justru hanya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tengah pesimis dan tidak mampu memenuhi target pemulihan ekonomi hingga 2024. Atau karena para pengusaha yang takut kehilangan kesempatan," ucap Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
