REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN -- Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, menyaksikan proses pembayaran ganti kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru, Sesi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang, di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung.
Mahyeldi berharap tahapan ini dapat memperlancar percepatan pembangunan tol Padang-Pekanbaru.
"Hari ini merupakan pertemuan yang ke-16, untuk pembayaran ganti kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang ini. Dimana sudah selesai dibayarkan kurang lebih 1.000 titik, jadi tinggal tugas Hutama Karya untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya," kata Mahyeldi, Kamis (30/12).
Mahyeldi menyebut sejak dilantiknya Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat pada Februari hari lalu, dua tugas utama yang ditekankan yakninya penanggulangan Covid-19 dan kelancaran pembangunan termasuk jalan tol.
Menurut Mahyeldi, sejauh ini tidak ada pihak yang menghambat pelaksanaan tol Padang-Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang ingin daerahnya juga dilalui jalur tol, karena tol ini bermanfaat dan memberikan keuntungan kemajuan pembangunan daerah.
Mahyeldi berpesan kepada penerima ganti rugi agar mempergunakan uang ini hal yang bermanfaat. Sehingga, uang ini dapat memberikan nilai tambah dan tidak habis secara percuma. "Pergunakan ganti kerugian tol ini dengan sebaik-baiknya serta gunakanlah untuk hal yang bermanfaat. Sehingga, uang ini tidak habis secara percuma," harap Gubernur.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang dalam sambutannya juga mengharapkan hal yang sama. Ia mengimbau masyarakat agar dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan jangka panjang, seperti membelikan tanah kembali sebagai investasi atau membangun usaha yang dapat menunjang perekonomian.
"Kami juga berharap, dengan adanya pembangunan jalan tol ini dapat menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Rahmang.
Pemda menyerahkan ganti kerugian untuk 33 bidang dengan dana lebih kurang Rp 34 miliar yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat nagari Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Barat, Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sicincin.
Kepala Bidang Pengadaan tanah dan Pengembangan BPN Sumbar, Yuhendri, mengatakan hasil inventarisasi dan identifikasi untuk lahan pembangunan tol ini, yakni sebanyak 1.486 bidang, pengumuman 1.471 bidang, penilaian 1.232 bidang, dan musyawarah 1.083 bidang.
Target berikutnya, untuk kelengkapan dokumen sebanyak 226 bidang yang sudah dimusyawarahkan dan 203 bidang yang dalam penilaian. Kemudian progres secara keseluruhan kegiatan pengadaan tanah ini sesuai dengan tahapannya sudah sebesar 77 persen. Di mana, biaya ganti kerugian ini diberikan langsung oleh Kementerian PUPR.
"Kami harapkan kepada masyarakat yang terkena dampak tol ini yang belum menerima uang ganti kerugian, insyaallah jika hal ini segera dipenuhi mudah-mudahan dapat kita serahkan uang ganti kerugian kepada semua pemiliknya," ucap Yuhendri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika