Senin 27 Dec 2021 19:52 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah Aktifkan PPKM Mikro, Persiapan Lockdown Mikro Tangkal Omicron

Tito meminta kepala daerah untuk mengaktifkan PPKM mikro di wilayahnya masing-masing.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Mas Alamil Huda
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi dengan kepala daerah terkait kesiapan penanggulangan pandemi COVID-19 masa Natal dan Tahun Baru 20222, serta penanganan varian Omicron di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/12/2021). Dalam rakor tersebut Mendagri bersama Menkes melarang adanya kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan seperti pawai hingga pesta kembang api guna mencegah penyebaran COVID-19, khususnya varian Omicron, serta mal dan restoran tetap buka dengan jumlah pengunjung 75 persen serta penerapan PeduliLindungi.
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi dengan kepala daerah terkait kesiapan penanggulangan pandemi COVID-19 masa Natal dan Tahun Baru 20222, serta penanganan varian Omicron di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/12/2021). Dalam rakor tersebut Mendagri bersama Menkes melarang adanya kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan seperti pawai hingga pesta kembang api guna mencegah penyebaran COVID-19, khususnya varian Omicron, serta mal dan restoran tetap buka dengan jumlah pengunjung 75 persen serta penerapan PeduliLindungi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah mengaktifkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di wilayahnya masing-masing. Hal ini berkaitan rencana penerapan kebijakan lockdown mikro untuk menangkal penyebaran Covid-19 varian Omicron. Sebab, kata Tito, penerapan lockdown mikro akan menggunakan PPKM Mikro.

"Jadi di samping PPKM level, dari awal kita sudah menggunakan PPKM mikro di mana ada satgas-satgas di kecamatan. Selama ini satgasnya tingkat kabupaten sebelum ada mikro. Kemudian, ada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa, tingkat kampung, tingkat RW bahkan ada yang RT," ujar Tito usai menggelar rapat koordinasi bersama menteri kesehatan, gubernur, bupati, dan wali kota terkait penanggulangan pandemi Covid-19 saat Nataru serta penanganan Omicron, Senin (27/12).

Baca Juga

Tito juga meminta satgas penanganan Covid-19 berbagai tingkatan di wilayah tersebut serta didukung Babinsa Kamtibmas untuk melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Nantinya, mereka bertugas pencegahan kampanye protokol kesehatan, identifikasi warga yang sakit dengan gejala Covid-19, membantu isolasi, datang ke rumah sakit jika ada kasus di daerah itu. Selain itu, satgas juga bisa melakukan penutupan atau lockdown di sesuai tingkatannya.

"Kalau di RT ya di RT itu. Kalau di kampung cukup banyak ya kampung itu saja, nanti dibantu bansos segala macam sekalian melakukan treatment kepada mereka. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, terutama kuncinya bupati/walikota, supaya mereka aktifkan kembali PPKM mikro ini," katanya.

 

Ia juga menugaskan jajaran Kemendagri untuk menurunkan tim selama periode Natal dan Tahun Baru 2022 ke daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lombok.

"Ini lima daerah ini prioritas kita turunkan tim, apakah PPKM Mikro ini jalan nggak, kalau mikro jalan, bila ada kebijakan lockdown bisa cepat lakukan, yang jalan, kita akan berikan penghargaan, yang nggak jalan pasti kita tegur nantinya," ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement