REPUBLIKA.CO.ID, CIKOPO – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, melakukan tinjauan pergerakan arus lalu lintas di sepanjang tol Jakarta-Cikampek pada Rabu (22/12).
Dalam upaya mengantisipasi lonjakan mobilitas dan mengawasi penerapan kebijakan pengetatan protokol kesehatan di lapangan di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sektor darat menjadi paling krusial. Karena, selain melakukan pengaturan terhadap transportasi umum dan angkutan barang, juga harus melakukan pengaturan terhadap kendaraan pribadi baik mobil maupun motor.
Menko Muhadjir mengatakan, pengawasan di lapangan menjadi sangat penting, yang menentukan keberhasilan kebijakan pengetatan prokes di masa libur Nataru. “Apa yang ada di atas kertas, berbeda dengan yang ada di lapangan. Untuk itu, para petugas di lapangan harus siap menghadapi dinamika situasi dan kondisi yang terjadi,” kata Menko Muhadjir.
Menko Muhadjir mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, TNI, bersama pemangku kepentingan terkait, yang telah mempersiapkan penanganan di lapangan dengan baik, seperti: menggelar Operasi Lilin, penyediaan fasilitas vaksinasi dan tes antigen di sejumlah titik, penyiapan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas, dan lain sebagainya.
Pada kesempatan yang sama, Menhub menjelaskan, dengan telah diantisipasinya lonjakan mobilitas yang diperkirakan terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember 2021, diharapkan sejumlah skenario penanganan yang telah disiapkan untuk mengendalikan lalu lintas, bisa berjalan dengan baik.
“Dalam melakukan pengendalian mobilitas di lapangan, ada tiga instruksi dari Presiden RI Joko Widodo yaitu pertama, lakukan penanganan secara humanis. Kedua, kolaborasi dan koordinasi secara intensif. Dan yang ketiga adalah pro aktif,” ujar Menhub.
Adapun upaya pro aktif yang dilakukan misalnya yaitu: penyediaan fasilitas vaksin dan antigen, pengetesan secara acak (random tes), dan menyiapkan tindakan darurat lainnya apabila terjadi hal di luar dugaan.
Selanjutnya, Menkes mengungkapkan dua hal yang harus diantisipasi dalam penanganan mobilitas di sektor darat. Yaitu, penerapan prokes di rest area dan penyediaan vaksinasi. “Di rest area agar prokes benar-benar dijaga agar tidak terjadi penularan, karena banyak orang yang membuka maskernya saat di rest area,” tuturnya.
Kapolri menjelaskan, pihaknya memastikan pengawasan akan dilakukan dengan optimal. “Di satu sisi pemerintah memberikan kesempatan masyarkat untuk beraktivitas. Tetapi masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” ujarnya.
Di lapangan, Korlantas dan Ditlantas Polda Jabar telah menyiapkan sejumlah skenario manajemen rekayasa lalu lintas, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas, yang akan diterapkan secara situasional. Skenario tersebut diantaranya yaitu: penerapan one way, pengalihan arus lalin, contra flow, sistem buka tutup, penutupan rest area, dan lain sebagainya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, dan perwakilan dari BNPB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika