REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengapresiasi, kinerja pemerintah atas pencapaian pendapatan negara yang terus meningkat di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu sebagai dampak pandemi covid19 sejumlah negara yang masih tinggi.
Pada November 2021 atau kurang sebulan tutup buku, pendapatan negara sebesar Rp 1.699,4 triliun. Jumlah itu 97,5 persen dari target pendapatan negara pada APBN 2021 sebesar RP 1.743,6 triliun.
"Banggar DPR RI terus memberikan dukungan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang secara disiplin mengawal dan mengelola APBN kita," ujar Said, Rabu (22/12).
Menurut Said, kedisiplinan diperlukan agar APBN tidak keluar jalur, sehingga fiskal tetap terkendali dan pruden. Namun, pihaknya tetap mengharapkan ada transformasi kebijakan yang terus dijalankan kedepan. "Sebab masih terdapat kelemahan kelemahan fundamental dalam postur pendapatan negara kita," ucapnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, penopang utama pendapatan negara dari Januari November 2021 adalah naiknya beberapa harga komoditas dunia yang menjadi tumpuan ekspor selama ini. Misalnya, PPh Migas yang naik hingga 57,7 persen dari tahun lalu, termasuk sumbangannya ke PPN yang juga naik 19,8 persen secara tahunan.
Dampaknya, penerimaan perpajakan realisasinya lebih baik ketimbang tahun lalu. Pada November 2021, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.082,6 triliun, atau tumbuh 17 persen dari November 2020 lalu.
Dia menjelaskan, naiknya harga komoditas juga memberikan kontribusi positif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada November 2021, realisasi PNBP mencapai Rp 382,5 triliun atau 128,3 persen dari target APBN 2021.
"Sumbangan PNBP ini didapat dari naiknya harga migas, batubara, serta minyak kelapa sawit, dan mineral," ucapnya.
Sektor lain yang selalu menjadi langganan penopang pendapatan negara adalah penerimaan bea dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai pada APBN 2021 sebesar Rp 214,96 triliun.
Pada November 2021, realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 232,25 triliun naik 26,58 persen dari November tahun lalu. "Kenaikan di sisi kepabeanan karena mulai bangkitnya kegiatan ekspor dan impor, terutama ekspor komoditas, dan sektor cukai industri hasil tembakau," ucapnya.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini lalu merekomendasikan beberapa kebijakan penting yang harus dilakukan pemerintah pada tahun depan, antara lain: Pertama, membenahi sistem penerimaan perpajakan nasional. Setidaknya ada dua peluang sumber penerimaan baru pada tahun 2022, yakni diberlakukannya pajak karbon dan pengampunan pajak dari 1 Januari – 30 Juni 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
