REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengaku kerap menerima banyak aduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telantar untuk mendapatkan fasilitas karantina sepulang dari luar negeri. Para PMI tersebut bahkan harus menunggu berjam-jam hingga dini hari untuk mendapatkan fasilitas karantina sesuai dengan keputusan Satgas Covid-19 nasional.
"Saat ini ada program pemulangan (rekalibrasi), tapi tak siap dengan infrastruktur di dalam negeri untuk karantina. Teman-teman PMI lapor jika ada tawaran untuk karantina ke hotel-hotel dengan biaya sendiri yang tidak sedikit agar tidak menunggu antrean lebih lama," kata Mufida dalam keterangannya, Selasa (21/12).
PMI adalah kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis karantina mandiri yang disediakan pemerintah. Karena itu, BP2MI seharusnya mencarikan solusi segera bersama Satgas Covid-19 nasional untuk menyelesaikan kebutuhan tersebut.
Mufida mengaku juga mendapat laporan bahkan ada yang menunggu hingga 2x24 jam di bandara tanpa fasilitas yang memadai. Padahal, esensi dari karantina mandiri usai perjalanan dari luar negeri adalah antisipasi penyebaran Covid-19 dengan memisahkan pelaku perjalanan.
Namun, karena fasilitas karantina mandiri tidak siap, akhirnya justru PMI harus terlunta-lunta di bandara maupun pelabuhan. Mufida menyarankan agar shelter karantina terpusat yang biasa digunakan kembali diaktifkan seperti Rusunawa Pasar Rumput, Asrama Haji Pondok Gede, termasuk berkolaborasi dengan aset milik pemda.
"Pemerintah bisa membuka tambahan kamar segera di fasilitas milik pemerintah, termasuk bekerja sama dengan aset milik pemda. Kasihan teman-teman PMI seperti tidak diurus. Pemerintah menyebut mereka pahlawan lho, perlakukan dengan layak dan baik," tegasnya.
Dirinya juga mendapat laporan PMI dari Malaysia masih tertahan di pelabuhan wilayah Pasir Gudang, Johor karena fasilitas karantina di Batam disebut penuh. "KJRI di Malaysia tolong dicek dan dibantu BP2MI bisa berkoordinasi dengan instansi terkait di Batam ada RS Pulau Galang untuk karantina dan tempat-tempat lain milik Pemda bisa disinergikan segera. Ini butuh solusi cepat karena mereka sudah menunggu seolah tanpa kejelasan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika