REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyambangi ratusan massa buruh pengunjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/11). Mereka menggelar aksi terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Usai melaksanakan jumpa pers bersama media, Anies yang mengenakan seragam Korpri pun berjalan dari Balai Kota DKI menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, lokasi aksi unjuk rasa digelar. Anies juga sempat duduk di atas aspal sebelum menyampaikan penjelasan kepada kumpulan massa buruh.
"Teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," kata Anies saat ditemui di lokasi.
Anies menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022. Dia menyebut, formula penetapan UMP tidak sesuai diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Oleh karena itu, kita mengirimkan surat formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi, itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.
Berdasarkan formula dari PP Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Kenaikan sebesar Rp 38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.
Hal itu mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di Ibu Kota sebesar 1,14 persen. Usai memberikan penjelasan selama sekitar 15 menit, Anies pun terlihat bersalaman dengan para buruh.
Kemudian, ia kembali ke kantornya. Setelah itu, aksi penyampaian pendapat oleh buruh kembali berlanjut sambil mereka menyanyikan lagu dan menyalakan suar (flare) warna-warni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika