REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pemindahan Ibu kota Bogor ke lahan hibah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan hasil pemetaan kebutuhan tata ruang di masa depan.
Menurut Bima, sudah sejak lama kondisi tata ruang yang sekarang ini tidak sesuai perencanaan Kota Bogor masa akan datang. "Jadi harus ada redistribusi ke pinggir, karena kalau semua tetap di tengah bebannya akan parah di sini," kata Bima kepada wartawan di Balai Kota Bogor di Bogor, Kamis (26/11).
Bima menjelaskan, pembangunan kota berarti menyiapkan masa depan sehingga salah satu yang harus diantisipasi adalah keterbatasan lahan untuk pelayanan umum, permukiman dan mobilitas warga yang harus dikendalikan supaya tersebar tidak hanya di pusat kota. Kemudian, ada pemetaan lahan yang bisa diajukan untuk diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor dari lahan eks BLBI yang baru diserahkan Kementerian Keuangan sebagai hibah.
Sebelumnya, Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Mahfud MD, saat jumpa pers di Jakarta, belum lama ini, menyebut akan menghibahkan aset hasil pembayaran utang para debitur/obligor BLBI senilai Rp 492 miliar ke Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian/lembaga pada Kamis (25/11).
Lahan tersebut seluas 10,2 hektare, 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, untuk membangun pusat pemerintahan baru termasuk memindahkan Balai Kota Bogor dengan menghadirkan pusat pelayanan terpadu di sekitarnya.
Sedangkan 3,2 hektare di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan 1 hektare di sekitar proyek pembangunan Regional Ring Road (R3). Bima menyampaikan mengenai pemanfaatan lahan-lahan tersebut, akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk mendiskusikan perencanaan dan alokasi anggarannya.
Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD rencananya mulai menganggarkan pembangunan pusat pemerintahan baru itu pada 2022 dan pelaksanaan proyek pembangunannya pada 2023. "Tapi untuk lahan yang di Katulampa seluas 6 hektare direncanakan untuk membangun pusat pemerintahan," tuturnya.
