REPUBLIKA.CO.ID, Libur natal dan tahun baru sudah di depan mata. Jamaknya tradisi pergantian tahun di negeri ini, masyarakat terbiasa berlibur bersama keluarga bahkan mudik ke kampung halaman. Potensi kerumunan yang bisa menyebarkan kemballi virus Covid-19 pun disebut amat mungkin terjadi. Terlebih, negeri tetangga dan negara belahan Eropa tengah menghadapi kenaikan angka pandemi.
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah akan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk semua daerah. Untuk itu, segenap kepala daerah juga mengaktifkan kembali pos-pos pemantauan agar meminimalisir aktivitas masyarakat.
Bupati Siak, Provinsi Riau, Alfedri mengingatkan agar pelaksanaan libur Nataru dilaksanakan dengan tidak melibatkan massa yang banyak dan diimbau tidak ada kegiatan mudik pada akhir tahun. Dia pun menegaskan, pihaknya akan mengaktifkan kembali satuan tugas yang berjaga di posko Covid-19 di pintu-pintu masuk daerah tersebut. Keberadaan Satgas COVID-19 di kecamatan hingga RT juga tetap dipertahankan walaupun kasus sudah melandai, termasuk dalam proses vaksinasi.
"Libur Natal dan akhir tahun tetap dengan protokol kesehatan, diperkirakan sebagian besar masyarakat akan menggunakan jalan darat. Jadi armada peningkatan arus kendaraan dan orang sehingga perlu disiapkan Satgas di pintu-pintu masuk wilayah Siak," kata Alfedri di Siak, Rabu (24/11).
Pos jaga juga akan disiapkan karena diprediksi akan ada kemacetan di Kuala Gasib mengingat masih ada pengerjaan Jembatan Puing. "Hal ini perlu ada pengaturan lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan yang berujung pada kerumunan," ujar dia.
Selain itu, lanjut Bupati, pengamanan rumah ibadah akan dilakukan pada Nataru sehingga akan ada rapat khusus pengamanan. Kepolisian Resor Siak diketahui sudah menyiapkan petugas setiap rumah ibadah.Sementara Kepala Kepolisian Resor Siak AKBP Gunar Rahardianto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan personel sebanyak sepertiga kekuatan dari pasukan yang dimiliki. Begitu juga pintu masuk akan didirikan pos pengamanan namun lokasinya masih melihat perkembangan situasi lapangan dalam rencana operasi.
”Kita juga tetap laksanakan pembinaan masalah Covid-19 karena belum tuntas 100 persen. Pengamanan dimulai dari H-2 Natal dan H+2 setelah tahun baru," tegas dia.
Pemprov Kepulauan Bangka Belitung juga menerapkan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru 2022 guna mencegah lonjakan kasus Covid-19."PPKM level 3 ini akan dimulai pada Jumat (24/12) hingga 2 Januari 2022, guna mengurangi mobilitas selama liburan nataru(Natal-Tahun Baru) ini," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Selasa (23/11).
Ia menjelaskan penerapan PPKM level 3 selama libur Nataru berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Diease 2019 pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022."Kita baru saja menerima inmedagri ini dan akan segera disosialisasikan ke pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk menaati aturan tersebut," ujarnya.
Dia mengatakan di luar negeri, terutama Amerika Serikat dan Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan saat ini episentrum penyebaran virus corona berada di Eropa. Berkaca pada pengalaman lalu, dia menjelaskan, lama penularan virus corona dari Benua Eropa ke Indonesia yakni selama satu bulan. Sekitar tiga pekan kemudian baru menyebar ke Bangka Belitung. “Oleh karena itu, kita mengantisipasi penyebaran virus corona ini, terutama selama liburan nataru ini," kata dia.
Ia mengimbau masyarakat selama liburan Natal-Tahun Baru menaati aturan PPKM level 3 yang telah ditetapkan pemerintah, guna mencegah penularan dan penyebaran virus corona ini."Pengurangan aktivitas ini hanya diberlakukan tujuh hari selama liburan nataru ini dan ini berfungsi yang substansinya untuk mengurangi mobilitas sebagai salah satu pemicu lonjakan kasus Covid-19 ini," katanya.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyambut positif rencana pemerintah pusat yang bakal menerapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia demi mencegah kemungkinan terjadinya gelombang ketiga Covid-19 pada akhir tahun 2021."Rencananya akhir tahun kan PPKM Level 3 seluruh Indonesia. Sebenarnya ini maksudnya untuk melindungi kita semua agar masyarakat tidak terlena dengan zona yang sudah hijau dan tetap membatasi diri," kata dia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa.
Menurut Wali Kota, pemerintah melakukan pemerataan level PPKM di seluruh Indonesia demi mengantisipasi adanya euforia masyarakat saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 karena masih dalam situasi pandemi Covid-19."Karena di akhir tahun itu kan banyak acara yang mengabaikan protokol kesehatan dan seterusnya ini dalam rangka untuk mengantisipasi hal itu," ujar Wali Kota.
Sulkarnain juga menilai, dengan adanya penerapan PPKM Level 3 pada pada Natal dan tahun baru dapat menjaga kondisi saat ini yang mulai kondusif dari penyebaran Covid-19.Sulkarnain menuturkan, pekan depan pada awal Desember 2021 pihaknya bakal mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru sekaligus untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam penerapan PPKM Level 3 nantinya."Kita masih tunggu seperti apa regulasi yang menyertai level 3 nantinya. Kemungkinan pekan depan akan ada rapat koordinasi lagi dengan pemerintah pusat karena setiap akhir pekan kita selalu ada rapat koordinasi," demikian Sulkarnain Kadir.
Saat ini Kota Kendari nihil kasus aktif Covid-19 dari jumlah akumulatif kasus infeksi virus corona per 23 November 2021 tercatat 7.719 kasus dengan jumlah penderita yang sudah sembuh 7.624 orang dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 95 orang.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta segenap jajaran aparat kepolisian untuk fokus mempersiapkan pengamanan dan pengendalian Covid-19 menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat III saat libur Natal-Tahun Baru guna mengantisipasi pertumbuhan angka virus Covid-19. Oleh karena itu, dia menyebut, jajaran kepolisian tetap melakukan kegiatan rutin saat sebelum dan setelah Operasi Lilin 2021 guna mengimplementasikan kebijakan itu.
Menurut dia, antisipasi itu bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro setempat.Ia menyebut, dalam hal ini TNI-Polri dan pemangku kepentingan terkait harus memperkuat sinergi dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian Covid-19.
"Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3 pada saat Nataru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika