Sebelumnya, tujuh fraksi yang terdapat dalam panitia kerja (Panja) menyepakati nama RUU TPKS. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tak menyetujui nama tersebut.

Anggota Panja Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf, menjelaskan, pihaknya mengusulkan nama RUU Tindak Pidana Kesusilaan. Pasalnya, ada sejumlah pasal terkait kekerasan seksual terdapat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sedangkan anggota Panja Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, pihaknya mengusulkan nama RUU Tindak Pidana Seksual. Alasannya, agar pelanggaran seksual baik yang memiliki unsur kekerasan maupun tidak, akan diatur di dalamnya.

"Judul mengenai tindak pidana seksual ini bisa gunakan yurisprudensi dari judul UU Tipikor yang di dalamnya mengatur pencegahan, peran serta masyarakat, jenis pidana seksual, dan lainnya," kata Illiza.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dengan nama tersebut, tetapi tetap memasukkan poin ihwal pencegahan di dalamnya. "Dalam rangka mempercepat proses ini, PDIP, saya, dan tadi sudah berembuk bersama Pak Kapoksi setuju untuk kata pencegahannya tidak perlu, jadi judulnya tetap," ujar anggota Panja RUU TPKS My Esti Wijayanti dalam rapat, Rabu (17/11).

Begitu juga dengan Partai Gerindra dan Partai Nasdem yang sepakat dengan nama RUU TPKS. Pasalnya, judul tersebut dapat mencakup pembahasan yang lebih luas sesuai dengan materi muatan yang ada di dalam draf yang tengah disusun.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar. "Saya menganggap bahwa TPKS ini sudah membawahi kalau ada harapan tadi tentang pencegahan. Adanya undang-undang ini, maka itu adalah bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana," ujar anggota Panja Fraksi Partai Golkar Supriansa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika