Selasa 23 Nov 2021 02:49 WIB

Pemerintah Perlu Perjelas Aturan Penerapan PPKM Saat Nataru

Pelonggaran PPKM yang tak terukur kuat membuat masyarakat kini menjadi cenderung abai

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andi Nur Aminah
Warga beraktivitas di depan spanduk aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (19/11). Pemerintah menetapkan seluruh wilayah di Indonesia berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat momen libur Natal dan Tahun Baru (nataru) yang berlangsung mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto:

Lebih lanjut Dicky mengatakan, dirinya bersama Yayasan Bina Swadaya pun telah menyusun naskah akademik Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Covid-19. Peta jalan ini memberikan arahan langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk mempercepat transisi masa pandemi menuju endemi untuk tercapainya target pembangunan kesehatan. 

Peta jalan ini mengungkap enam pokok permasalahan sektor kesehatan Indonesia yang perlu dimitigasi dalam upaya pemulihan dampak Covid-19, yakni pertama belum tercapai ambang batas herd immunity; belum optimalnya deteksi dini dan pencegahan; belum memadainya kapasitas lonjakan faskes saat krisis. Selanjutnya, belum konsistennya perilaku adaptif publik; belum optimalnya koordinasi dan monitoring, dan potensi penurunan kualitas layanan kesehatan.

Adapun solusi yang ditawarkan peta jalan ini dalam bentuk aksi adaptasi agar tercapainya pemulihan sektor kesehatan dilakukan dengan cara meningkatkan vaksinasi. Selain itu melakukan komunikasi risiko, menerapkan tes-lacak-isolasi, melakukan terapi antivirus, melakukan pengawasan, melakukan pengendalian perbatasan, menerapkan perilaku 5M, memperbaiki kualitas udara. Juga memberikan insentif  kepada tenaga kesehatan, perlindungan pada kelompok rentan, melakukan evaluasi berkala, penguatan sarana dan prasarana sektor kesehatan, memberikan pendanaan serta melakukan riset dan diplomasi kesehatan.

“Kombinasi antara peningkatan program vaksinasi dan konsistensi dalam menaati 5M merupakan hal yang paling penting selama masa pandemi," tegasnya.

Selain itu, kebijakan dari pemerintah dan penyebaran  informasi harus selalu dipastikan sampai kepada masyarakat hingga ke pelosok negeri untuk meminimalkan dampak. Di sisi lain, Dicky berpendapat penanganan pandemi Covid-19 berbeda dengan penanganan bencana alam. 

Dampak bencana alam cenderung terjadi dalam satu periode, pemulihannya bersifat linier. Yaitu kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan mitigasi. Sementara peristiwa pandemi cenderung dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Sehingga tantangannya adalah proses pemulihannya bersifat lebih kompleks dan rumit.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement