Tak boleh blunder
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) 2024 harus menjadi momentum pemerintah untuk berbenah. Ia tak ingin, kontestasi mendatang justru terjadi permasalahan-permasalahan yang seharusnya dapat diantisipasi oleh penyelenggara.
"Kita, 2024 tidak boleh lagi mengulang blunder atau kesalahan praktik distorsif pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau kita mau maju," ujar Siti di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/11).
Pada pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia kerap dipandang miring oleh dunia internasional dalam pelaksanaannya. Sebab, hasil pemilihan disindir sudah diketahui sebelum penghitungan suara diselesaikan.
"Jangan sampai ada orang internasional mengatakan pemilu belum selesai baru mulai sudah tahu hasilnya, jangan lagi ada penilaian seperti itu. Ini sangat serius, kalau tidak Indonesia itu akan dientengi oleh ASEAN," ujar Siti.
Di samping itu, dia mengatakan, Pilpres 2024 juga harus betul-betul dijadikan ajang untuk memilih presiden yang tepat. Tak lagi mencari pemimpin yang berpolemik setelah terpilih.
"Ini negara yang korupsinya luar biasa, bencana korupsinya dibiarkan, penegakan hukumnya merah terus rapotnya. Kita cari sosok yang mampu, jangan cari sosok yang menimbulkan polemik," ujar Siti.
Dia mengatakan, pemerintah dan elite politik harus berani untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki rekam jejak yang baik. Jika memang calon presiden tersebut pernah bersinggungan dengan kasus hukum, sebaiknya sejak awal tak dipilih.
"Jadi kalau sudah terstigma punya cacat yang luar biasa, sudah, matur nuwun gitu saja, Jadi kita harus betul-betul tegas untuk mengatakan itu," ujar Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
