REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Produktivitas tenaga kerja antara yang bekerja di pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa masih timpang. Perbedaan produktivitasnya terpaut sekitar Rp 10 juta per pekerja per setahun. Penyebabnya diyakini karena rendahnya tingkat pendidikan pekerja di luar pulau Jawa.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan, produktivitas tenaga kerja di pulau Jawa pada 2020 adalah Rp 87.806.361 per tahun. Berarti, setiap satu orang pekerja menghasilkan output sekitar RP 7,3 juta per bulan.
Sedangkan di luar pulau Jawa pada tahun yang sama, produktivitas tenaga kerjanya Rp 77.855.026 per tahun. Jika dihitung per bulan, maka setiap satu orang pekerja menghasilkan output Rp 6,4 juta.
"Masih ada kesenjangan antara produktivitas tenaga kerja di Jawa dan di luar Jawa," kata Ida mengakui ketika rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/11).
Ida menjelaskan, ketimpangan produktivitas tenaga kerja itu terjadi karena tingkat pendidikan pekerja di luar Pulau Jawa lebih rendah dibanding mereka yang di Jawa. Faktor lainnya adalah karena di luar Jawa lebih banyak pekerja informal, yang merupakan sektor dengan produktivitas rendah.
Ida lantas menyebut, pihaknya telah dan akan melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi disparitas ini. Upaya pertama adalah mengintensifkan pelatihan bagi pekerja di luar pulau Jawa lewat Balai Pelatihan Kerja (BLK), BLK Komunitas, dan BLK milik pemerintah daerah.
Oleh karenanya, Ida menargetkan bisa membangun sejumlah BLK hingga 2024. "Sekurang-kurangnya ada satu BLK di masing-masing provinsi," kata politisi PKB itu.
Upaya kedua, kata Ida, adalah melibatkan pihak perusahaan untuk meningkatkan kapasitas pekerja di luar Pulau Jawa. Hal ini sudah dilakukan di Maluku Utara dalam bentuk kerja dengan pengelola kawasan. Upaya ketiga adalah dengan memanfaatkan Dana Desa. Hal ini perlu dilakukan karena pekerja dengan kompetensi rendah itu banyak tersebar di desa-desa di luar pulau Jawa.
Dengan menggunakan Dana Desa, kata Ida, pekerja bisa mendapat pelatihan di BLK yang berada di kota ataupun ke provinsi lain. "Kami sudah buat MoU dengan Kementerian Desa (untuk) menggunakan Dana Desa untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja di desa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
