REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah pada Rabu (10/11) mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Ia menegaskan, tak ada visi dan misi menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tugasnya menyukseskan prorgam program presiden. Tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden," ujar Said
Said menyoroti, ada menteri yang menampilkan foto dan videonya di dalam layar anjungan tunai mandiri (ATM) milik pemerintah. Padahal, seharusnya yang ditampilkan adalah Jokowi yang notabene adalah pemimpin negara.
"Jadi kalau konsisten dengan tagline berakhlak, lebih baik istiqamah sebagai menteri, bekerja dan bekerja meninggalkan legacy yang bisa diteladani," ujar Said.
Para menteri, tegas Said, harus berkomitmen menyukseskan program Presiden Jokowi. Terutama bagi para menteri bidang ekonomi, untuk tak dulu mengurusi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Menteri-menteri bidang ekonomi, kata Said, memiliki tanggung jawab yang besar di tengah pandemi Covid-19. Apalagi jika melihat data, di mana masyarakat miskin bertambah pada masa tersebut.
"Ibaratnya para menteri ekonomi nyaris tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal lainnya, apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024," ujar Said.
In Picture: Presiden Hadiri Peringatan HUT Partai Nasdem
Sehari setelah pernyataan Said, politikus PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira memberikan tanggapan. Justru sebaliknya, ia mengaku tak mempermasalhkan hal tersebut.
"Tidak ada larangan soal itu (mensosialiasikan diri untuk Pilpres 2024), selama dia tidak menggunakan fasilitas negara," ujar Andreas di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11).
Pernyataan Said, kata Andreas, adalah bentuk tugasnya sebagai Ketua Banggar DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Apalagi, sosok yang disorot oleh Ketua DPP PDIP itu merupakan menteri-menteri di bidang ekonomi.
"Itu fungsi dari DPR kan pengawasan. Kalau Pak Said menyampaikan itu, ya supaya menteri fokus ke kerjanya dong," ujar Andreas.
Di samping itu, ia melihat kinerja para menteri di pemerintahan Presiden Jokowi tetap sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas dinilai tak mengganggu profesionalitas mereka dalam bekerja.
"Logikanya, kalau dia mau jadi calon presiden, dia harus menunjukkan kinerja yang bagus dan itu menguntungkan untuk pemerintahan. Kalau dia justru memanfaatkan hal itu untuk kampanye," ujar anggota Komisi X DPR itu.
Dalam banyak hasil survei, sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi memang masuk ke dalam bursa bakal capres untuk 2024. Baik mereka yang merupakan elite partai politik maupun tidak, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Jauh sebelum Said, aktivitas sejumlah nama menteri yang digadang menjadi capres pada 2024 dikritik oleh Partai Nasdem, yang notabene bagian dari koalisi pemerintahan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa Jokowi perlu segera mengevaluasi kabinetnya.
"Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ujar Ali lewat keterangan tertulisnya, Selasa (26/10).
Jika sejumlah menteri potensial benar maju sebagai capres pada 2024, sebagian dari mereka akan menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Namun, ia memastikan jika para menteri yang berasal dari Partai Nasdem tetap akan fokus bekerja dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
"InsyaAllah kalau kader Nasdem tidak ada yang pecicilan dan genit di kabinet, apalagi punya keinginan untuk maju sebagai capres. Saya pastikan kader Partai Nasdem clear," ujar Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika