Selanjutnya, adanya laporan yang menyebutkan dugaan harta kekayaan KSAD Andika Perkasa dengan nilai yang fantastis harus segera diklarifikasi dan dijelaskan kepada publik. Sebagai prajurit yang tunduk pada Sapta Marga yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, adanya laporan kepemilikan kekayaan hingga berjumlah Rp 179,9 Miliar harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel sehingga terang benderang.
"Sehingga kami menilai penting untuk dilakukan audit harta kekayaan Andika Perkasa oleh KPK. Terlebih lagi Jenderal Andika Perkasa disebut belum pernah melaporkan LHKPN sebelumnya padahal kapasitas yang bersangkutan adalah pejabat tinggi negara," ujarnya lagi.
Menurutnya, perkembangan tantangan keamanan regional masa depan semakin maritim sentris. Mulai dari konflik Laut China Selatan yang belum ada tanda-tanda resolusi dalam waktu dekat, aksi perompakan di Selat Malaka yang masih terus berlangsung, pencurian ikan oleh kapal nelayan asing, penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal via jalur laut dan lain sebagainya.
Beberapa tantangan di atas adalah sedikit dari masih banyak ancaman lain yang masih harus diperkuat penanganannya di sektor maritim. Hal ini lagi-lagi harusnya sejalan dengan visi Presiden RI Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
"Presiden RI tampaknya harus terus diremajakan ingatannya kepada visi dan komitmennya sendiri ketika berkampanye sebagai calon Presiden RI Republik Indonesia," ucap Usman,
Selain itu, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik dan lembaga negara independen. Kendati nama calon yang tertera dalam Surpres hanya satu calon, sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji calon tersebut secara seksama.
"Jangan sampai ada kesan kalau DPR RI hanya sekadar menjadi juru stempel Presiden RI RI. Selain itu, apabila hasilnya DPR tidak menyetujui calon tersebut maka merujuk pada Pasal 13 ayat (8) UU TNI, DPR berhak menolak dengan memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya kepada Presiden RI," katanya.
Ia menilai tetap diusulkannya KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI oleh Presiden RI dengan tidak mengindahkan pola rotasi sebagaimana amanat UU TNI. "Apalagi ada dugaan adanya keterkaitan Andika Perkasa dalam kasus Theys Hiyo Eluay dan dugaan kepemilikan sejumlah harta kekayaan yang fantastis. Ini menunjukkan kemunduran di dalam usaha reformasi dan transformasi di tubuh TNI," katanya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri atas KontraS, Imparsial, LBH Jakarta, HRWG, Setara Institute, Public Virtue Research Institute, Amnesty International Indonesia, Inisiatif Untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa), Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, PBHI Nasional, LBHM, LBH Pers, ICJR.
Pascakeluarnya Surpres, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Dalam rapat internal yang digelar Komisi I DPR pada Kamis (4/11), fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa akan digelar pada Sabtu (6/11) mendatang.
"Jadi kita akan mengadakan fit and proper test itu hari Sabtu," kata Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).
Bobby mengungkapkan alasan fit and proper test digelar Sabtu lantaran Komisi I sampai hari ini belum menerima penugasan dari Bamus DPR. Diakui Bobby, Komisi I terlambat menerima surat penugasan tersebut.
"Jadi kan kita kiranya ada mis sedikit, telat sedikit karena nanti kalau sudah dijadwalkan ada tapi suratnya belum itu kan satu hari anggota menunggu jadi tidak ada kejelasan. Tapi kalau hari Sabtu bisa dipastikan proses pertama penugasan dari bamus sudah kita terima dan proses verifikasi sudah kita lakukan," jelasnya.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan fit and proper test rencananya akan digelar terbuka untuk penyampaian visi misi. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya strategis akan digelar secara tertutup.
"Dan besok itu sudah dimulai tahapannya verifikasi administrasi, SPT laporan pajak, LHKPN, dan kelengkapan lainnya," paparnya.
Bobby mengatakan, jika fit and proper test digelar Sabtu, maka Senin (8/11) bisa langsung diparipurnakan. "Jadi kalau misal diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama," ungkapnya.
"Dengan penjadwalan tadi diharapkan tidak ada transisi yang ada jabatan kosong," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
