REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Jajaran struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipimpin langsung Ketua KPK, Firli Bahuri, menggelar rapat internal di hotel bintang lima di Yogyakarta selama dua hari. Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba berpendapat, secara etik KPK tidak patut menggelar rapat internal di sebuah hotel mewah. Sebab rapat di hotel mewah menghabiskan anggaran yang tentu saja tidak sedikit di tengah pandemi Covid-19.

"Di mana sebagian besar, terutama masyarakat miskin, masih tertatih-tatih untuk bangkit guna bertahan hidup," kata Baharuddin lewat rilis yang diterima Republika, Jumat (29/10).

Di sisi lain, JCW menilai penanganan kasus dugaan korupsi dari pembangunan renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta tidak ada perkembangan yang baru. Setelah lama bergulir, KPK masih berkutat ke pemeriksaan saksi-saksi saja.

Ia merasa, kehadiran pimpinan-pimpinan KPK ke Yogyakarta seharusnya ada sesuatu yang luar biasa bagi bangsa. Ketika kedatangan mereka ternyata cuma untuk melakukan wisata dan menggelar rapat internal KPK dia menilai sebagai tindakan yang biasa-biasa saja.

Baharuddin juga mengingatkan agar pimpinan-pimpinan KPK tidak menggelar rapat bersama kepala daerah. Hal ini guna menghindari konflik kepentingan, pelanggaran kode etik dan dapat menghambat proses penyidikan kasus yang sedang disidik oleh KPK.

"Sebut saja dugaan korupsi renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta, dan KPK dapat melakukan supervisi atas dugaan korupsi di RSUD Wonosari yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda DIY," ujar Baharuddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika