REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Sebanyak 29 sekolah di Solo bakal menjadi sasaran tes swab PCR secara acak yang digelar Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo. Tes swab PCR acak itu untuk mengantisipasi munculnya klaster penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan, tes PCR acak di sekolah tersebut merupakan program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). "Harapannya, tidak ada yang positif dengan semua patuh pada protokol kesehatan. Nanti kalau seandainya terjadi apa-apa langsung kita tindak lanjuti segera. Tapi mudah-mudahan tidak," kata Siti kepada wartawan, Kamis (14/10).
Pada Kamis, DKK melakukan swab PCR di SD Mojosongo V, Kecamatan Jebres. Sampel yang diambil sebanyak 32 orang yang terdiri dari 30 siswa dan dua guru. Pengambilan sampel dilaksanakan mulai 13-21 Oktober mendatang di puluhan sekolah.
"Ini hari kedua. Jadi nanti ada jadwal sampelnya ditetapkan 29 sampel. Terdiri dari SD, SMP, sekolah lanjutan. Kemudian masing-masing sekolah sampelnya sudah ditentukan," kata dia. DKK ingin PCR acak secara berkala di sekolah.
Swab PCR dipilih lantaran pedoman dari Kemenkes. Sebab, swab antigen hanya mendeteksi infeksi akut. "Ini kan tidak ada gejala semua. Tapi tidak ada gejala kemungkinan ada orang tanpa gejala (OTG). Karena memang yang terbaik ya PCR," kata dia.
Dari PCR yang dilakukan di sekolah-sekolah sejak Rabu (13/10), hasilnya tidak ada yang positif Covid-19. Menurutnya, untuk mempertahankan hasil negatif itu perlu kerja sama dari sekolah dan orang tua murid.
"Karena dari sisi kesehatan di sekolah saya lebih tenang. Berdasarkan asesmen dari puskesmas, ini memenuhi syarat. Tapi justru di jalan dan di rumah ini. Itu peranan orang tua," kata dia.
DKK juga telah berpesan kepada Dinas Pendidikan agar saat pertama kali masuk sekolah tidak langsung proses belajar, melainkan penekanan tentang protokol kesehatan. Tujuannya, agar siswa memahami alasan pentingnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
"Sehingga mereka melakukan prokes 5M tidak terpaksa. Tetapi menjadi suatu kebutuhan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika