REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh dijadwalkan akan mendaftarkan Mahkamah Partai ke Kemenkumham pada Kamis (14/10). Proses verifikasi akan dilakukan usai Partai Buruh menerima SK dari Kemenkumham.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, menilai, Partai Buruh masih sangat berat untuk bertarung di kontestasi Pemilu 2024. Bila berkaca, partai lama yang sudah bertarung saja sudah kesulitan untuk masuk parliamentary treshold atau ambang batas parlemen.
"Apalagi kita belum tahu, apakah ada segmentasi market partai tersebut layak dijual atau belum. PSI dan perindo saja yg kemarin bisa dikatakan mempunyai exposure kuat, belum sanggup untuk memenuhi PT (parliamentary treshold)," kata Rully kepada Republika.co.id, Rabu (13/10).
Ia menilai, buruh sebagai entitas belum menjadi kekuatan politik. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah untuk menggenjot nilai tambah internal partai dan program partai ke depan.
Akan tetapi, lanjutnya, di sisi lain harus tetap mengapresiasi partai buruh dalam memperjuangkan kepentingan lewat instrumen demokrasi (via parpol). Selama ini, buruh sebagai entitas politik pun sudah digarap oleh partai-partai pendahulu lewat underbow atau organisasi sayap partai.
"Akan tetapi segmentasi yang kecil juga akan mempersempit ruang suara untuk memenuhi PT," ucapnya.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan, Partai Buruh telah siap di 409 kabupaten/kota. Said mengatakan, dengan jumlah tersebut, Partai Buruh siap melalui tahapan verifikasi.
"Di kabupaten/kota kami memiliki 409 kabupaten/kota, total di Indonesia itu 514, Partai Buruh 409 kabupaten/kota, sudah siap pengurusnya, berarti 80 persen," kata Said dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu (13/10).
Selain itu, Said juga mengeklaim anggota Partai Buruh sudah mencapai 1.000 orang yang merata di 409 kabupaten/kota. Ia menargetkan akhir November Partai Buruh siap memenuhi persyaratan KPU sebagai peserta pemilu 2024.
"Partai Buruh harus sudah siap penuhi persyaratan KPU untuk menjadi peserta pemilu, yaitu 100 persen provinsi 75 persen kabupaten/kota dalam satu provinsi dan itu sudah terpenuhi 50 persen dari kecamatan satu kabupaten/kota itu pun sudah terpenuhi tinggal 10-15 persen lagi di tiap-tiap kabupaten kota," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
