Rabu 13 Oct 2021 13:50 WIB

Prakiraan Puncak Musim Hujan dan Tiga Ancaman untuk Ibu Kota

Puncak musim hujan di Jakarta diprakirakan terjadi pada Januari-Februari 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) bersama Pangkoopsau I Marsda TNI Tedy Rizalihadi (keempat kiri) menyimak penjelasan Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Mulyo Aji (kelima kiri) saat meninjau peralatan dalam Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tingkat Provinsi DKI Jakarta, di Silang Selatan Monas, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Apel gabungan tersebut diikuti oleh 1.458 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD DKI Jakarta, unsur Pemprov DKI, dan relawan tanggap bencana.
Foto:

Pemprov DKI juga menggencarkan kegiatan gerebek lumpur di kali dan waduk sejak 24 Maret 2021 untuk wilayah Jakarta Timur, dan dilanjutkan di empat wilayah kota lainnya secara bertahap mulai September 2021 hingga Desember 2021. Gerebek lumpur dilaksanakan untuk mengangkat lumpur dan sampah di dalam sungai sehingga menambah kapasitas aliran air hujan.

Untuk ancaman hujan deras di dalam kota, Anies melanjutkan, Pemprov DKI juga menambah alat ukur curah hujan. Dari awalnya hanya tersedia di 10 kelurahan, kini menjadi 267 kelurahan di Ibu Kota untuk antisipasi dampak musim hujan.

Oleh sebab itu, dirinya mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut mengantisipasi curah hujan DKI. "Ini (untuk) mengantisipasi karena polanya tidak lagi sama," jelas dia.

Menjelang musim penghujan, target operasi Pemprov DKI Jakarta adalah menghindari korban jiwa dan menyurutkan air enam jam pascagenangan. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan mengingat sistem drainase di Jakarta maksimal saat ini adalah 100 milimeter per hari.

"Itu target operasinya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kita semua bekerja sama seluruh unsur yang ada di Jakarta untuk mengamankan ibu kota," jelas dia.

Menyikapi datangnya musim penghujan tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya hidrometeorologi. BNPB juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi di seluruh Indonesia untuk menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota dalam melakukan beberapa upaya kesiapsiagaan.

"BNPB berharap BPBD provinsi meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten maupun kota di daerah masing-masing," kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, Rabu (13/10).

Di samping itu, Prasinta meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan gerakan tanah dengan menggunakan media elektronik atau media sosial. 

“Melakukan koordinasi dengan lembaga atau organisasi terkait, seperti RAPI, Orari, Senkom, Forum PRB, dalam penyebarluasan informasi dini banjir dan gerakan tanah secara berkala sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah berisiko tinggi,” ujarnya.

 

photo
Merawat mobil usai terkena banjir. - (republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement