REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Muhammad Rahmad menegaskan, proses pengajuan uji materiil atau judicial review (JR) terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat, akan terus berjalan. Langkah tersebut disebutnya sebagai upaya untuk mencari keadilan.

"Judicial Review atau JR ke Mahkamah Agung adalah langkah hukum untuk mencari keadilan yang dilakukan oleh kader kader Partai Demokrat," ujar Rahmad saat dihubungi, Selasa (12/10).

DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang mendukung penuh langkah yang diambil oleh tiga kadernya. Tujuannya, tak lain adalah demi kemashlahatan dan penegakkan demokrasi. 

"Tak ada lagi tempat bagi tirani, oligarki, otoriter, apalagi yang mirip-mirip dengan Hitlerian untuk bercokol di Indonesia," ujar Rahmad.

Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menegaskan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik bukan merupakan sebuah peraturan perundang-undangan. Karenanya, hal tersebut tak bisa dimohonkan uji materiil di Mahkamah Agung (MA).

"Permohonan tersebut tidak lazim, karena menjadikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan," ujar Hamdan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang mengikat secara umum. Sedangkan AD/ART Partai Demokrat adalah peraturan untuk internal partai saja.

"Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, termasuk Partai Demokrat, jelas bukan peraturan perundang-undangan, karena bukan norma hukum yang mengikat secara umum. Dia hanya mengikat Partai Demokrat dan anggotanya, tidak mengikat keluar," ujar Hamdan

"Jadi dalam batasan pengertian ini, tidak termasuk peraturan perundang-undangan," sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika