REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyoroti Provinsi Papua dan Aceh yang pada pekan ini masuk dalam lima besar kasus kematian dan kasus aktif tertinggi. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, masih tingginya jumlah kasus kematian dan aktif di provinsi tersebut juga sejalan dengan kondisi BOR atau keterisian tempat tidur yang juga masih tinggi di provinsi itu.
“Papua dan Aceh sama-sama masuk ke dalam lima besar kematian dan kasus aktif tertinggi pekan ini. Nyatanya juga masuk ke dalam lima besar BOR tertinggi dengan Papua sebesar 20,52 persen dan Aceh 14,27 persen,” jelas Wiku saat konferensi pers, Selasa (5/10).
Pada kasus kematian, Satgas mencatat terdapat lima provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi pekan ini. Yakni Jawa Tengah sebanyak 100 kasus, Jawa Timur sebanyak 81 kasus, Aceh sebanyak 63 kasus, Papua sebanyak 44 kasus, dan Bali sebanyak 41 kasus.
Sedangkan pada kasus aktifnya, lima provinsi dengan kasus tertinggi yakni Kalimantan Utara sebesar 8,83 persen, Papua sebesar 5,33 persen, Aceh sebesar 4 persen, Kalimantan Tengah sebesar 3,08 persen, dan Lampung sebesar 2,63 persen. Sementara pada angka BOR tertinggi, selain Papua dan Aceh, juga masih terdapat DIY dengan angka sebesar 15,18 persen, Bali sebesar 11,28 persen, dan NTT sebesar 11,44 persen.
“Meskipun angka BOR ini terbilang rendah, namun jika dibandingkan dengan angka BOR nasional yang hanya 6,34 persen dan bahkan sebagian besar provinsi di bawah 10 persen, maka perlu perhatian bagi lima provinsi ini untuk segera menurunkan BOR-nya di wilayahnya masing-masing,” ujar Wiku.
Wiku berharap, tren penurunan kasus dan perkembangan yang semakin baik saat ini tak membuat masyarakat semakin lengah. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk tetap membaca data dan angka Covid-19 di masing-masing wilayahnya dengan membandingkan dengan daerah lain dan angka nasional.
“Jika ternyata berada di posisi tertinggi untuk perkembangan yang kurang baik seperti kasus aktif, kasus positif, kematian, dan BOR, maka segera koordinasikan dengan perangkat daerah atau pemerintah pusat jika diperlukan agar segera melakukan perbaikan,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika