REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah memindahkan sebanyak 2,2 juta kepala keluarga ke wilayah potensial baru hingga 2021. Penyelenggaraan transmigrasi dinilai telah terbukti memberikan manfaat bagi para transmigran maupun wilayah tujuan transmigrasi.
“Sampai tahun 2021 ini, pemerintah sudah memindahkan sebanyak 2,2 juta keluarga atau 9,1 juta jiwa yang telah bertransmigrasi ke seluruh Indonesia,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati, Kamis (9/9).
Dia mengatakan, Kemendes PDTT terus mendorong upaya transmigrasi bagi keluarga prasejahtera. Bagi para transmigran, mereka mendapatkan harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, sedangkan di wilayah tujuan transmigrasi tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Transmigrasi merupakan langkah kongkret dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyeimbangkan kepadatan wilayah, serta mengembangkan wilayah tujuan transmigran,” katanya.
Aisyah mengatakan, para transmigran mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah untuk berkembang. Mereka memperoleh hak milik atas tanah, mendapatkan bantuan permodalan dan sarana-prasarana dan sarana produksi.
“Selain itu para transmigran juga memperoleh jaminan pengurusan administrasi dengan badan usaha, peningkatan pendapatan, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan kesehatan,” katanya.
Program transmigrasi, lanjut Aisyah, juga terbukti menciptakan pusat pemerintahan baru, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan pusat produksi baru. Hal itu berdampak pada peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah.
“Fakta tersebut antara lain bisa kita lihat dengan terbentuknya 1.529 desa definitif, kemudian ada 454 ibu kota kecamatan, ada 114 ibu kota kabupaten dan bahkan ada 2 ibu kota provinsi di Indonesia, seperti Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Selor atau Bulungan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara Itu terbentuk karena dukungan program transmigrasi,” katanya.
Menurut Aisyah, program transmigrasi memang bukan program instan. Dibutuhkan waktu panjang untuk proses meyakinkan calon transmigran, pemberangkatan, hingga perkembangan mereka di wilayah baru. “Tetapi kami sangat yakin jika program transmigrasi ke depan akan mengatasi darurat kependudukan dan darurat pangan,” ujar dia.
Aisyah menegaskan, jika program transmigrasi sudah sejalan (in line) dengan tujuan SDGs Desa. Menurutnya, terkait upaya peningkatan kesejahteraan para transmigran dan wilayah sekitar lokasi transmigrasi telah sesuai dengan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 dan 18 SDGs Desa. Sedangkan untuk pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan sesuai dengan poin 9, 12 dan 17 SDGs Desa. “Jadi jelas tujuan penyelenggaraan transmigrasi itu in line dengan tujuan SDGs Desa,” ujar dia.
Kemendes PDTT juga mengajak para mitra untuk terus bersama-sama terlibat aktif dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid menyampaikan bahwa SDGs Desa merupakan upaya desa untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
