REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR menyampaikan hasil beberapa pendapat terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. Wakil Ketua Banggar, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, tahun 2020 merupakan masa penuh tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia.
Berbagai kondisi darurat dideklarasikan dan menimbulkan banyak krisis. Terkait kesulitan tersebut, pelaksanaan APBN 2020 mengalami tekanan yang sangat berat sehingga banyak mengubah tatanan kehidupan dan perekonomian.
Indonesia mengalami permasalahan serius seperti terjadinya penghentian aktivitas ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya pendapatan negara, serta meningkatnya pembiayaan negara. "Sehingga seluruh upaya, kerja keras, dan terobosan yang tidak biasa diperlukan dalam penyelenggaraan negara untuk menyelamatkan nyawa, kesehatan rakyat dan menanggulangi permasalahan kehidupan di tengah krisis tersebut,” ujarnya saat rapat paripurna DPR secara virtual, Selasa (7/9).
Menurut politisi Partai Demokrat ini, pelaksanaan APBN 2020 telah membantu mengurangi keterpurukan dan membantu negara bangkit kembali. “Pelaksanaan APBN tersebut telah dapat mengurangi keterpurukan akibat krisis pandemi Covid-19 dan menjadikan Indonesia bangkit kembali dengan harapan APBN ke depan tetap memperhatikan aspek kesinambungan fiskal dan keadilan antar-generasi,” kata dia.
Terkait sikap fraksi dalam RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020), ada delapan fraksi yang menyetujuinya dan ada satu fraksi yang menerima dengan catatan. Fraksi yang menyetuji di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat. Sementara, fraksi PKS memberikan 28 catatan terkait RUU ini.
“Fraksi Partai Demokrat misalnya, meminta Banggar agar mendorong pemerintah memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Banggar dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata dia. Diketahui, BPK menemukan 26 item masalah dalam laporan keuangan pemerintah 2020.
Kemudian, Fraksi Demokrat meminta pemerintah memfokuskan pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kemudian, meminta pemerintah terus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan masalah rakyat.
“Terakhir permintaan kepada pemerintah terus bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran, dan ketimpangan masyarakat, serta meminta pemerintah agar tetap mengutamakan prinsip laporan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini dihadiri 79 anggota secara fisik dan 305 anggota lainnya menghadiri rapat secara virtual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
