REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Fauziah Mursid, Dian Fath Risalah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali menyebut hingga 5 September 2021, tercatat tinggal 11 kabupaten/kota yang masih menerapkan PPKM level 4. Menurut dia, kondisi tersebut mengalami perbaikan yang cukup berarti.
Sebelumnya ada 25 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang masih menerapkan PPKM level 4. "Situasi perkembangan Covid-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang berarti. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kota-kabupaten yang berada di level 4, di mana per tanggal 5 September 2021, hanya 11 kota/kabupaten di Jawa-Bali yang ada di level 4 dari sebelumnya yang berjumlah 25 kota/kabupaten," katanya, dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin (6/9).
Luhut menyebut peningkatan yang signifikan terjadi pada level 2 di mana jumlah kota/kabupaten meningkat dari yang sebelumnya 27 menjadi 43 kota/kabupaten. Sementara itu, dari wilayah aglomerasi, DI Yogyakarta berhasil turun ke level 3.
Untuk Bali Luhut memperkirakan masih membutuhkan waktu seminggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4. Saat ini perawatan pasien di rumah sakit Bali masih tinggi. "Saya sudah komunikasikan juga kepada Gubernur Bali tadi malam untuk kita ramai-ramai mengatasi masalah ini," katanya.
Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien yang ada di RS, dan jumlah kematian, terus mengalami perbaikan. "Semua ini tentunya adalah sesuatu yang patut kita syukuri yang merupakan buah dari kerja keras kita semua," ujarnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu mengingatkan capaian saat ini bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. "Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari," tuturnya. Ia juga mencontohkan kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu di sebuah restoran/kafe di wilayah Jakarta yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan hingga harus ditutup selama 3 hari.
Luhut menilai masih banyak restoran dan kafe yang belum menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Padahal ini semua adalah untuk keamanan kita bersama," katanya.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan implementasi PPKM levelling 1-4 harus tetap dilakukan demi mengendalikan mobilitas masyarakat. Dante mengatakan, setiap kali terjadi kenaikan mobilitas masyarakat selalu disertai dengan peningkatan kasus Covid-19.
Ia mengingatkan, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan meski saat ini terjadi penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air. "Karena itu implementasi PPKM di level 1 sampai 4 tentu harus tetap dilakukan dan ditetapkan," ujar Dante dalam konferensi pers secara virtual, Senin (6/9)
Dante mengingatkan, agar tidak terlena dengan tren penurunan kasus Covid-19 dengan abai terhadap protokol kesehatan. Menurutnya, penurunan kasus Covid-19 saat ini justru saat tepat untuk melakukan penguatan terhadap ketahanan medis.
Sebab, ketahanan medis itu penting karena beberapa kasus itu terjadi juga peningkatan di beberapa tempat. Ia juga mengingatkan, vaksinasi tidak menjamin kasus Covid-19 tak kembali muncul.
Ia mencontohkan di Amerika Serikat, Inggris dan Israel meski angka vaksinasi sudah 52 persen di AS, Inggris 63 persen, Israel 93 persen, tetapi tetap terjadi kenaikan kasus tersebut. Penyebabnya adalah protokol kesehatan mulai diabaikan karena merasa sudah melaksanakan vaksinasi. Ia menegaskan vaksinasi bukan satu satunya game changer tetapi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengendalian Covid-19.
"Yang penting tetap protokol kesehatan masyarakat, kita juga harus hati-hati ada peningkatan kasus akibat aktivitas yang meningkat yang mungkin akan terjadi menghadapi libur peringatan Maulid Nabi yang nanti akan di akan ada di bulan depan," kata Dante.
Selain itu, Dante juga menekankan strategi penanganan lainnya yakni tes epidemologi (testing), ratio kontak erat yang dilacak (tracing) dan percepatan vaksinasi serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi PeduliLindungi. Menurutnya, aplikasi ini berguna untuk memantau masyarakat dan memitigasi mobilisasi masyarakat dari penularan Covid-19. Ia menyebut ada empat kriteria yakni hijau, kuning, merah dan hitam.
Saat ini aplikasi ini digunakan di enam sektor utama dan akan digunakan di beberapa sektor yang lainnya. "Jadi ini penting sekali, proteksi dengan melakukan PeduliLindungi ini untuk menjaga masyarakat supaya tidak terjadi kontak yang erat," ungkapnya.
Ketua Terpilih Pengurus Besar IDI & Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dr Moh Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, evaluasi per wilayah tetap perlu dilakukan, meski tren penyebaran Covid-19 bisa dibilang secara umum mengalami penurunan. "Kalau berdasarkan indikatör kasus aktif dan kasus harian memang sudah bisa dikatakan kita sudah melewati puncak gelombang kedua. Tetapi Kalau mengacu angka tingkat kematian yang mash sekitar 3,25 persen, terutama di daerah Jawa yang mempunyai tingkat kematian lebih tinggi, maka masih perlu diwaspadai terutama memperhatikan kondisi kasus harian di luar pulau Jawa," tegas Adib dalam keterangan tertulis.
Kondisi saat ini, lanjut Adib, bisa dikatakan sudah masuk dałam fase empat dari tahapan manajemen krisis pandemi Covid 19, yaitu fase de-escalation crisis. Upaya pemerintah yang harus dilakukan di fase ini adalah meningkatkan cakupan vaksinasi. "Saat ini masih 31 persen sasaran vaksinasi penerima vaksin dosis pertama, kemudian meningaktkan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat," ujarnya.
Hal yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya adalah penguatan preventive promotive dan edukasi masyarakat, penguatan program kader posyandu/PKK, edukasi pola hidup sehat masyarakat serta gerakan masyarakat sehat dengan membuat model dan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan segala stakeholder dan melibatkan masyarakat.
Strategi lain yang juga perlu dilakukan adalah peningkatan pemahaman deteksi dini dan kegawatdaruratan Covid dengan melatih masyarakat menjadi kontrol sosial melalui pelatihan Triage Community. Caranya misalnya tiap RT/RW dibekali selebaran edukasi deteksi dini kegawatan Covid dan pulse oximetri, edukasi testing tracing, program kontra hoaks dengan literasi Kesehatan
"Jadi target sasaran program pemerintah adalah evaluasi dan deteksi dini kegawatan Covid 19, keterjangkauan akses pelayanan dan obat , pemantauan gizi, vaksinasi, edukasi dan gotong royong," tutur Adib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika