REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua karangan bunga yang mengatasnamakan Harun Masiku Fans Club dan Sahabat Juliari Batubara Indonesia yang diletakkan di halaman gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/9), sudah hilang alias tidak di lokasi. Dua karangan bunga itu datang pada Jumat (4/9).

Tulisan di karangan bunga itu berisi 'Mendukung Penuh PSI dan PDIP Dari Kami Harun Masiku Fans Club' dan 'Pecinta Koruptor Bansos Indonesia (PKBI) Mengucapkan Bravo PDIP dan PSI TTD (Tanda Tangan) Sahabat Juliari Batubara Indonesia'. Berbeda dengan dua karangan bunga tersebut, puluhan karangan bunga lainnya yang mendukung interpelasi masih di pajang di halaman gedung DPRD DKI.

Pantauan Republika di lokasi, jumlah karangan bunga dukungan untuk Fraksi PDIP dan PSI terus bertambah hingga mencapai 40-an. Padahal, pada Kamis (3/9), saat hari pertama karangan bunga datang, jumlahnya hanya belasan saja. Kini, karangan bunga semakin bertambah, namun dua karangan bunga dari Harun Masiku dan Juliari Batubara malah hilang.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengaku, tak mengetahui hilangnya dua karangan bunga dari Harun Masiku dan Juliari Batubara. Bahkan, ia tidak mengetahui jika ada karangan bunga yang mengatasnamakan Harun Masiku Fans Club dan Sahabat Juliari Batubara Indonesia.

"Kalau soal itu nampaknya politis banget. Sekali lagi saya gak tau untuk itu. Memang fraksi kurang kerjaan sampai ngurusin karangan bunga?" ujar Gembong berseloroh saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga : Kominfo Mutakhirkan aplikasi PeduliLindungi

Baik Harun Masiku maupun Juliari adalah kader PDIP yang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun hak interpelasi yang diajukan Fraksi PDIP dan PSI yang didukung 33 anggota dewan bertujuan meminta pertanggung jawaban dari Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta pada 2022.

Hingga kini, tujuh fraksi DPRD DKI lainnya dalam posisi menolak hak interpelasi. Mereka adalah Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, Nasdem, dan PKB-PPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika