Jika data NIK dan kartu keterangan identitas lainnya tersebut sudah dibagilan ke mana mana termasuk media sosial (medsos) dan beredar luas, dia melanjutkan, maka itu menjadi milik publik. Tak hanya mengunggah gambar kartu identitas, ia menyebutkan bisa saja masyarakat yang ingin mengajukan kartu kredit ternyata data identitasnya masih disimpan bank tersebut.
Atau tidak menutup kemungkinan bisa saja ketika menginap atau rekreasi di sebuah tempat yang harus menitipkan kartu identitas di situ kemudian disalahgunakan. Artinya, dia menegaskan, foto-foto kartu identitas dan sata yang tersebar di media sosial dan khalayak bukan dikeluarkan oleh Dukcapil.
"Tetapi Dukcapil Kemendagri juga tak bisa menjaga lagi karena data itu sudah tersebar dan milik umum," katanya.
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebenarnya kebocoran NIK bukan hanya terjadi pada Presiden Jokowi, tetapi juga dialami oleh pejabat-pejabat penting lainnya. Karena itu jajarannya sedang bergerak untuk melindungi data-data tersebut sehingga di tidak kembali terulang.
"Memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar," ungkap Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).
Pemerintah pun, kata Budi, segera menutup akses data milik kepala negara Indonesia di aplikasi PeduliLindungi.
"Tadi malam kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah ini (bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
