REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil memastikan kawasan Puncak Bogor dan Dipatiukur Kota Bandung akan diawasi ketat. Pengawasan juga dilakukan di sejumlah titik lain yang terindikasi ada kerumunan akibat euforia penurunan kasus Covid-19.
"Kawasan Puncak Bogor dan Dipatiukur Kota Bandung akan menjadi fokus pengawasan dengan melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP," katanya saat jumpa pers virtual, Jumat (3/9).
Kang Emil, sapaan akrabnya, menyebut untuk Puncak Bogor, Polda Jabar mulai hari Jumat (3/9) ini sudah memberlakukan penerapan ganjil genap selama tiga hari ke depan. Ganjil genap juga diberlakukan di Kota Bandung, tepatnya di semua pintu masuk tol kepada kendaraan di luar plat D, yakni nomor kendaraan di kawasan Bandung.
"Sebagai antisipasi kita akan berlakukan ganjil genap oleh Polda Jabar mulai hari ini sampai Ahad (5/9), kemudian di Bandung Raya untuk tamu-tamu yang platnya bukan D itu dilakukan juga ganjil genap," kata dia.
Petugas juga akan melakukan razia restoran maupun kafe di kawasan Dipatiukur. Dari laporan yang diterima, banyak restoran yang tidak memenuhi pembatasan kapasitas pengunjung dan terjadi kapasitas penuh.
"Akan dilakukan razia-razia untuk restoran-restoran dan kafe yang tidak memenuhi pembatasan kapasitas sehingga menimbulkan full capacity," katanya.
Kawasan Puncak Bogor dan Dipatiukur Bandung sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena ada kerumunan warga di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Warga dianggap euforia karena merasa pandemi sudah terkendali karena banyak kabupaten/kota level PPKM-nya turun menjadi lebih baik dan keterisiantempat tidur (BOR) rumah sakit yang saat ini ada posisi belasan persen.
Padahal, kata Gubernur, angka kematian nasional akibat Covid-19 masih di atas angka global, bahkan bertahan sejak setahun lalu. Gubernur berkali-kali meminta warga tetap waspada menjalankan protokol kesehatan. Para aparat kemanan di kabupaten/kota pun diminta menggelar operasi prokes di titik- titik rawan.
"Euforia tentu tidak kita harapkan karena kita sedang berproses," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika