REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bekerjasama dengan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia menggelar Konvensi Nasional Pranata Humas dengan tema "Peran Pranata Humas Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah di Era Digital”, di Bekasi, Jawa Barat pada 30-31 Agustus 2021.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan dalam sambutannya bahwa penyelenggaraan komunikasi publik sangatlah krusial dan perlu dibangun secara efektif guna terciptanya interaksi yang simultan antara pemerintah dengan publik.
Johnny juga mengatakan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisik tetapi juga kepercayaan publik. “Pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipahami dan dirasakan oleh publik, itulah yang menumbuhkan keyakinan publik bahwa kita tidak sedang diam saja,” ujar Johnny dalam rilisnya, Rabu (1/9).
Lebih dari satu tahun, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala perubahan kebijakan yang menimbulkan kebingungan bagi publik. Oleh karena itu, Johnny mengimbau agar komunikasi publik nasional terus dikembangkan seirama dengan kemajuan saat ini.
“Kita perlu segera memutakhirkan dan meningkatkan kapabilitas sistem komunikasi publik nasional agar sigap mengikuti dinamika perubahan yang terjadi,” ucap Johnny.
Pranata Humas kini, menurut Johnny, perlu merangkul berbagai lembaga beserta sistem informasi dan komunikasi yang berada di dunia nyata, baik dalam bentuk tradisional atau konvensional.
Hal tersebut dapat memperkuat pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi publik sehingga kebijakan dan program pembangunan ini dapat diterima, dipahami, dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong menambahkan, pranata humas berkewajiban membangun reputasi pemerintah dan membangun trust masyarakat kepada pemerintah. Menurut Usman, Pranata Humas sangat penting dan sentral untuk membangun trust dan reputasi Indonesia.
“Reputasi pemerintah sangat strategis agar masyarakat dapat meyakini keberadaan pemerintah membawa hal positif. Pranata Humas harus memahami bahwa betapa pentingnya berhubungan dengan publik,” ujar Usman.
Pada kesempatan yang sama Plt. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Bambang Gunawan mengatakan masyarakat harus memperoleh akses informasi yang memadai, sehingga memungkinkan mereka berperan dalam proses pembangunan.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan Pranata Humas masa kini harus mampu berdiri sejalan dengan enam pilar Government Public Relations. “Enam pilar tersebut meliputi media relations, kemampuan diseminasi informasi, pelayanan informasi publik, aktivitas jubir yang mampu mengontrol agenda setting media, media monitoring, dan audit persepsi publik, yang berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi,” pungkas Bambang.
Pemilihan Ketua Umum Iprahumas merupakan salah satu agenda dalam Kongres Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) Indonesia Tahun 2021. Kongres IPRAHUMAS tersebut merupakan rangkaian kegiatan Konvensi Pranata Humas Pemerintah 2021. Salah satu hasil kongres yakni memutuskan ketua umum IPRAHUMAS terpilih untuk periode kepengurusan selanjutnya.
Usai melewati serangkaian proses pemilihan, diumumkan Thoriq Ramadani selaku Pranata Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Umum
Iprahumas Indonesia periode 2022-2024.
Dalam kesempatan terpisah, Thoriq mengatakan dirinya berharap image terkait Humas Pemerintah, khususnya Pranata Humas di mata publik kian positif. Komunikasi publik yang dilakukan oleh humas pemerintah berpotensi besar mendukung pembangunan nasional.
"Karena, setiap konten-konten komunikasi publik yang disebarkan akan membuat masyarakat memahami setiap program dan kebijakan pemerintah. Peran komunikasi dan humas pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi Pemerintah," kata Thoriq.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
